KUNINGAN – Derasnya aliran air yang menerjang kawasan Palutungan dan permukiman warga di kaki Gunung Ciremai, (16/5/2026) dinilai bukan sekedar dampak hujan deras biasa. Peristiwa yang viral di media sosial itu disebut sebagai alarm ekologis akibat menurunnya daya dukung lingkungan di kawasan lereng gunung.

‎Hal tersebut disampaikan, Rizki Nugraha, selaku Menteri Sosial dan Lingkungan (Mensosling) BEM Uniku. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai bukti kurangnya kawasan resapan air di wilayah Cisantana akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak terkendali.

‎Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada tingginya curah hujan semata, melainkan pada kondisi lingkungan yang sudah tidak lagi mampu menahan limpahan air.

‎“Pertanyaan pentingnya bukan lagi mengapa hujannya deras, tetapi mengapa tanah di kawasan itu sudah tidak mampu menyerap air seperti dulu,” ujarnya, Selasa, (19/5/2026).

‎Ia menjelaskan, sistem drainase di kawasan wisata lereng Ciremai saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk menampung debit air yang terus meningkat. Perubahan bentang alam akibat pembangunan membuat area resapan menyusut, sementara permukaan keras seperti beton dan bangunan semakin luas.

‎Akibatnya, kata dia, air hujan tidak lagi terserap ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir deras menuju saluran drainase dan permukiman warga.

‎Rizki juga menyoroti maraknya pembangunan fasilitas wisata di kawasan Palutungan, Desa Cisantana, yang dinilai telah mengubah fungsi ekologis wilayah tersebut sebagai penyangga dan penyimpan air alami.

‎“Kawasan lereng gunung bukan sekadar lahan kosong untuk pembangunan. Ia adalah infrastruktur alam yang menjaga keseimbangan air dan melindungi wilayah di bawahnya dari bencana,” katanya.

‎Ia mengingatkan bahwa keberadaan izin pembangunan belum tentu menjamin keamanan lingkungan. Menurutnya, banyak pembangunan yang luput dari kajian dampak lingkungan secara menyeluruh, terutama terkait dampak kumulatif dari banyaknya bangunan dalam satu kawasan.

‎“Kerusakan lingkungan sering terjadi secara perlahan. Satu bangunan mungkin belum terasa dampaknya, tetapi ketika jumlahnya puluhan, ekosistem bisa mencapai titik kritis,” tambahnya.

‎Rizki menilai banjir yang terjadi harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata ruang dan arah pembangunan di kawasan kaki Gunung Ciremai. Ia mendorong adanya audit tata ruang berbasis daya dukung lingkungan, rehabilitasi kawasan resapan air, serta perbaikan sistem drainase yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan saat ini.

‎Karena itu, ia menegaskan bahwa pendekatan penanganan banjir tidak cukup hanya melalui normalisasi sungai atau drainase, melainkan harus menyasar pada pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan dan lereng gunung.

‎“Kita terlalu lama mengambil manfaat dari alam tanpa memberi ruang bagi alam untuk pulih. Jika tidak segera dibenahi, bencana yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu,” tutupnya.