“Mutasi adalah hak prerogatif kepala daerah, tapi tetap harus dibatasi oleh prinsip meritokrasi. Jangan sampai mutasi jilid dua ini kental dengan aroma balas budi atau balas dendam politik. Jika pejabat ditempatkan bukan berdasarkan kapasitasnya melainkan hanya karena kedekatan, maka yang akan dirugikan adalah pelayanan publik di Kabupaten Kuningan,” ujar Mang Ewo dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).
Ekspektasi masyarakat terhadap kabinet birokrasi versi Dian–Tuti tergolong tinggi. Publik mendambakan pejabat yang menempati posisi strategis memiliki kemampuan teknis mumpuni dan integritas tinggi. Kuningan saat ini tengah bergelut dengan masalah krusial seperti pengelolaan keuangan daerah, perbaikan layanan publik, hingga akselerasi ekonomi lokal.
Mang Ewo menekankan bahwa kualitas birokrasi yang dibentuk sekarang akan menentukan performa pemerintahan ke depan. Jika kabinet yang disusun gagal menjawab ekspektasi publik dan tidak mampu menerjemahkan visi-misi “Kuningan Melesat” ke dalam kerja nyata, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan merosot dengan cepat.
Mutasi akhir tahun ini akan menjadi ujian awal bagi duet Dian–Tuti. Apakah mereka mampu menempatkan kepentingan publik di atas syahwat politik jangka pendek? Lebih dari sebatas pergeseran kursi jabatan, mutasi ini adalah barometer awal bagi keberhasilan kepemimpinan Kabupaten Kuningan di bawah kendali Dian–Tuti. (ali)
1 comment
Situs Scam Indonesia, judi scam anak kampang