KUNINGAN – Tidak hanya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang mengalami seret dalam aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal yang sama juga dialami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan.
DPMPTSP hanya meraup 18,13 persen dari total target tahun 2025 sebesar 9,5 miliar. Target yang fantastis itu menjadi hal yang mustahil bagi DPMPTSP untuk mencapai 9,5 miliar di tahun sekarang.
Dudi Pahrudin, selaku Kepala Dinas PMPTSP Kuningan mengungkapkan alasan kenapa psimistis untuk bisa sampai ke target tersebut di akhir tahun 2025 ini. Menurutnya, target tersebut terlalu besar, sementara pendapatan DPMPTSP hanya dari aspek Persetujuan Bangunan Gedung atau dikenal PBG.
”Kalau melihat dari waktu, kami pesimistis untuk mencapai target yang cukup besar itu. Pendapatan kami kan hanya dari sektor PBG,” ungkapnya kepada Cikalpedia.id, Jum’at, (21/11/2025).
“Untuk tahun depan, 2026, target PAD dari retribusi PBG utk sudah kami usulkan agar ada penurunan menjadi 5milia,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan hambatan utama dalam pencapaian target tersebut berasal dari dinamika regulasi serta menurunnya pengajuan permohonan PBG sepanjang tahun 2025. Kondisi itu membuat potensi pemasukan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan.
”Retribusi PBG itu persyaratannya panjang. Ada hal yang harus dipenuhi dari semuanya. Prosesnya, mulai dari PKKPR, kemudian di teknis yang lainnya dan baru sampai ke DPMPTSP,” tambahnya.
Selain itu, faktor teknis di lapangan, seperti kelengkapan dokumen pemohon, penyesuaian sistem layanan, hingga keterbatasan sumber daya turut memperlambat proses verifikasi dan penerbitan PBG. Menurutnya, pihaknya harus berupaya mempercepat pelayanan dengan tetap memastikan kecukupan standar dan ketentuan teknis agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari.
Lebih jauh, ia juga menyinggung pendapatan yang masih sangat rendah itu dikarenakan minimnya investor ke Kabupaten Kuningan. Menurutnya, jumlah investor di Kabupaten Kuningan sangat berpengaruh besar pada sumber pendapatan. Pihaknya juga mengaku optimistis mencapai target 9,5 miliar jika investor banyak.
”Sekarang investor yang ingin berinvestasi di Kuningan sedang dalam proses, dua perusahaan yakni garmen dan pabrik sepatu. Biasanya, lamanya proses itu karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum selesai,” ujarnya.
Tidak hanya itu, menurut Dudi, penghambat laju investasi di Kuningan dikarenakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan, yang sampai saat ini belum direvisi. Ia berharap dengan persoalan RTRW harus segera diselesaikan, mengingat tidak sedikit investor yang melirik potensi Kabupaten Kuningan.
”RTRW masih dalam proses, dan aspek lain kan kalau semisal banyaknya investor masuk, bisa meminimalisir angka pengangguran di Kabupaten Kuningan,” ujarnya.
Di tengah proses itu, pihaknya berkomitmen untuk membantu dan memfasilitasi para investor yang akan masuk ke Kuningan. Termasuk menurutnya, pihaknya juga akan terus melakukan perbaikan pelayanan guna meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus perizinan secara resmi.
”Prinsipnya kita semua berkomitmen untuk membantu memfasilitasi investor bisa masuk, dan mudah-mudahan bisa mengurangi angka pengangguran di Kuningan,” pungkasnya. (Icu)