Selain itu Mandiri Air, artinya pengembang dilarang membebani PDAM. “Air jangan sampai membebani PDAM. PDAM diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Kemudian Unit Komersial dan Fasos, disini Pengembang diwajibkan menyediakan unit komersial dan tidak hanya membangun perumahan bersubsidi, termasuk fasilitas sosial (fasos) seperti lahan makam.
Pembukaan moratorium ini didorong oleh kebutuhan mendasar. Menurut Dian, backlog (kekurangan pasokan) perumahan di Kabupaten Kuningan masih cukup tinggi, sementara pasokan rumah belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan. Pembukaan kembali izin pembangunan diharapkan dapat mengatasi kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menstimulasi geliat ekonomi daerah.
Sejumlah proyek besar yang sempat tertahan turut kembali menunjukkan progres, termasuk rencana pembangunan Hotel Aston yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan dokumen AMDAL. “Masih berproses. Saya belum dapat laporan detailnya, tapi masih jalan,” kata Dian.
Dari sisi fiskal, Pemkab Kuningan memperkirakan pencabutan moratorium akan memberikan dorongan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ketika perumahan komersil dibuka, kontribusi terhadap PAD, terutama dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), akan meningkat tajam,” jelasnya.
Selain perumahan, pemerintah juga tengah merampungkan Rencana Pengembangan Kawasan (RPK) industri, yang menurut Dian sudah mendapat persetujuan prinsip dari pemerintah pusat. Dokumen RPK ini akan menjadi kunci arah investasi jangka menengah Kabupaten Kuningan.
“Kita ingin sampaikan bahwa Kuningan terbuka, ramah investasi. Mohon dukungannya. Mudah-mudahan semua ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Dian, menandai dimulainya kembali era pembangunan di Kuningan dengan pengawasan yang ketat. (ali)
