“Fokus pembangunan 2023 diarahkan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, pengentasan kemiskinan, dan penyelesaian program-program unggulan,” jelas Acep.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kuningan Usep Sumirat menyampaikan bahwa Musrenbang ini adalah ruang negosiasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas pembangunan. Ia juga memaparkan tahapan penyusunan RKPD yang telah dilakukan sejak akhir 2021 hingga pertengahan 2022.
“Proses ini melibatkan semua tingkatan, dari musrenbang desa hingga kecamatan, termasuk input hasil reses anggota DPRD. Semua disusun melalui sistem digital perencanaan nasional SIPD,” ujar Usep.
Puncak acara ditandai dengan penyerahan dokumen Rancangan Akhir RKPD 2023 dari Kepala Bappeda kepada Sekda Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Wakil Bupati Ridho Suganda, Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Direktur Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, camat se-Kuningan, pimpinan BUMN/BUMD, akademisi, ormas, serta perwakilan lembaga keagamaan.
Musrenbang ini menandai bukan hanya arah teknokratis, tapi juga babak akhir dari sebuah kepemimpinan. Kini, tugas berat tersisa: menuntaskan janji-janji pembangunan dan memastikan transisi arah pembangunan berjalan berkelanjutan.
