KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menegaskan komitmennya dalam optimalisasi pendapatan daerah lewat Bulan Panutan Pajak 2024 yang digelar di Hotel Horison Tirta Sanita, Kamis, 7 Maret 2024. Agenda ini menjadi gerakan moral bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya aparatur sipil negara, untuk menjadi teladan dalam membayar pajak.
Kepala Bappenda Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen, menyatakan bahwa tahun ini merupakan tantangan berat bagi pihaknya, mengingat tingginya target realisasi pajak daerah. Namun dengan strategi dan kemudahan layanan digital, ia optimis capaian bisa melebihi tahun sebelumnya yang menembus angka 95 persen.
“Kami sudah punya dasar hukum kuat, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2024. Sekarang, bayar pajak bisa di mana saja: dari ATM, aplikasi, Tokopedia, hingga Alfamart,” kata Guruh.
Guruh menegaskan, PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, ia meminta camat menjadi komando utama penagihan pajak di desa-desa, terutama di wilayah Kuningan dan Cigugur yang selalu menjadi penyumbang piutang terbesar.
“Bulan panutan ini bukan hanya simbolik. Ini ajakan nyata agar semua pihak sadar bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi paling nyata untuk pembangunan,” tegasnya.
20 desa tercatat telah melunasi PBB lebih awal, termasuk Desa Cimulya (Cimahi), Pasir Agung (Hantara), dan Gewok (Garawangi). Selain itu, sejumlah pengusaha dan pelaku usaha perhotelan di Kuningan juga disebut sebagai Wajib Pajak Teladan tahun ini.
Tak ketinggalan, sederet instansi pemerintahan dan kecamatan seperti Disdikbud, RSUD 45, Dishub, dan Kecamatan Nusaherang juga telah melunasi PBB-P2 mereka.
Sampai 6 Maret 2024, capaian PBB-P2 sudah mencapai Rp 6,3 miliar, dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Rp 3,5 miliar. Angka ini diproyeksikan terus bertambah selama bulan panutan berlangsung.
