Selain itu, lanjut Jiud, ketika wacana Pilkada oleh DPRD terlaksana, salah satu sisi positif yang akan terjadi adalah meminimalisir biaya politik yang dikeluarkan para kandidat. Minimnya biaya politik ini akan berpengaruh pada pola kepemimpinan yang sehat dan berintegritas.
Adapun ketika ditanya tentang marwah DPRD yang kurang dipercaya publik, Jiud menegaskan, perspektif tersebut justru bias asumsi. Menurutnya, bagaimana bisa lembaga yang di dalamnya diisi orang-orang yang dipilih rakyat, tetapi rakyat sendiri tidak percaya. Kalau paradigmanya seperti itu, Jiud berpendapat Indoensia lebih baik kembali ke sistem kerajaan.
“Ini pemikiran saya, bukan pemikiran partai. Bagaimana kalau kita menggunakan sistem kerajaan seperti dulu? Kalau memang sudah tidak dipercaya. Kan pertanyaan saya balik lagi, kenapa rakyat memilih wakil-wakilnya yang ada sekarang, sementara, setelah mereka dipilih dan masyarakatnya tidak percaya, kan ini aneh juga,” tambahnya.
Dengan berbagai alasan tersebut, sosok yang kini konsen menjadi Ketua Forum Paguyuban MBG itu berharap, Pilkada bisa kembali dilakukan oleh DPRD. Dinamika masyarakat dan polarisasi akibat politik harus bisa diminimalisir. (Icu)