KUNINGAN – Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, atau yang akrab disapa Amih Tuti, meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap ambruknya bangunan SDN 3 Cihirup.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus memastikan aspek pengawasan dan kualitas konstruksi bangunan sekolah menjadi perhatian serius.
Permintaan itu disampaikan, Amih Tuti, saat mengunjungi SDN 3 Cihirup, yang bangunannya roboh pada malam sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi bangunan, terutama karena gedung tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar anak-anak.
Menurutnya, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam setiap pembangunan maupun perbaikan fasilitas pendidikan. Ia mengingatkan, apabila kejadian serupa berlangsung saat kegiatan belajar mengajar, risiko yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar.
“Kalau kemarin kejadiannya menimpa ketika anak-anak sedang belajar, mungkin banyak korban ya,” ujar Amih Tuti saat menyampaikan perhatiannya terhadap kondisi bangunan sekolah tersebut, Senin, (12/10/2026).
Selain meminta adanya pemeriksaan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung sekolah.
Ia meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan maupun pengawasan dapat ditelusuri, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh.
Kemudian, pihaknya juga turut menyoroti perlunya penguatan struktur bangunan, mulai dari penggunaan material yang sesuai hingga keberadaan elemen pengikat dan struktur beton bertulang yang memadai.
Menurutnya, konstruksi gedung sekolah tidak boleh dikerjakan asal-asalan, melainkan harus memperhatikan standar keamanan dan kekuatan bangunan.
“Saya harapkan sudah harus dengan baja ringan. Terus untuk sekelilingnya itu ada pengikatnya dengan coran. Saya lihat juga perlu penguat dari seluruh struktur gedung,” ungkapnya.
Amih Tuti berharap, kejadian robohnya bangunan SDN 3 Cihirup menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait agar pengawasan pembangunan fasilitas pendidikan ke depan semakin diperketat.
Pemeriksaan juga diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai faktor penyebab kerusakan, sehingga langkah perbaikan dan pencegahan bisa dilakukan secara tepat.
Ia menegaskan, bantuan yang diberikan pemerintah untuk kepentingan masyarakat harus benar-benar menghasilkan manfaat dan dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Terlebih, kata dia, pembangunan sarana pendidikan menyangkut keamanan serta kenyamanan generasi penerus bangsa.
“Pemerintah memberikan bantuan ini harus betul-betul bisa dinikmati,” tegasnya.***
