KUNINGAN – Menjelang Pemilu 2024, jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Kalimanggis mulai merumuskan strategi pengawasan logistik, mengingat tahapan kampanye dan distribusi logistik akan berlangsung secara bersamaan.
Ketua Panwaslu Kecamatan Kalimanggis, Suharyana, mengatakan bahwa pengawasan akan difokuskan pada ketepatan jenis, jumlah, kualitas, dan waktu pendistribusian logistik pemilu. Hal itu disampaikannya didampingi oleh Koordinator Divisi P3S Esti Enjelina, Kordiv HP2HM Hasan Fauzi, serta Kepala Sekretariat Panwaslu Kalimanggis Momon Nurjaman, Kamis (14/12).
“Dengan jumlah anggota yang terbatas, kami mengatur strategi agar pengawasan logistik dan tahapan kampanye bisa berjalan optimal,” ujar Suharyana yang akrab disapa Yono.
Ia menekankan bahwa seluruh logistik pemungutan suara harus diterima paling lambat satu hari sebelum hari pemilihan, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pengawasan Melekat di Tiap Desa
Dengan total 79 TPS dan 20.094 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di enam desa, Yono menilai pengawasan perlu dilakukan secara ketat meskipun jumlah wilayah desa tidak banyak.
“Pengawasan logistik tingkat desa akan dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Bila ditemukan pelanggaran, maka laporan akan diteruskan ke Panwaslu Kecamatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan dalam pengawasan juga mencakup wilayah blank spot seperti Desa Wansaraya, yang terkendala jaringan komunikasi, serta beberapa TPS yang dinilai tidak ramah disabilitas.
Sinergi dan Partisipasi Masyarakat Ditekankan
Yono juga menyoroti pentingnya peran aktif peserta pemilu dan masyarakat dalam mengawal tahapan logistik. Ia mengajak semua pihak turut melakukan pengawasan partisipatif dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran.
“Pengawasan bukan hanya tugas pengawas pemilu, tetapi juga tanggung jawab semua pihak. Sinergi dan koordinasi sangat diperlukan agar distribusi logistik berjalan aman, adil, dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, kelengkapan logistik merupakan fondasi utama dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas, terlebih dalam konteks daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.
“Kami menyadari keterbatasan personil, namun dengan strategi matang dan kolaborasi bersama PKD serta stakeholders lainnya, kami optimistis pengawasan dapat dilakukan secara maksimal,” kata Yono menutup.
