KUNINGAN — Dugaan menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kuningan 2024 dibanding Pilkada sebelumnya bukan semata kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Banyak faktor lain turut memengaruhi, termasuk peran partai politik, kondisi ekonomi, hingga pilihan rasional warga untuk tidak memilih.
Dosen Unisa Kuningan, Sopandi, yang akrab disapa Ceng Pandi menyebutkan bahwa partisipasi dalam tiga Pilkada terakhir belum pernah menembus 75%. Pilbup 2008 hanya mencatat 63,04%, Pilkada 2013 sebesar 64,09%, dan Pilkada 2018 mencapai 71,4%. Menurutnya, setiap fluktuasi memiliki latar yang kompleks.
“Pilkada 2018 digelar saat libur panjang Idulfitri. Banyak perantau yang pulang kampung, itu sangat membantu mobilisasi massa,” kata Ceng Pandi, Senin, 2 Desember 2024.
Ia menjelaskan bahwa memilih untuk tidak memilih adalah hak konstitusional. Alasan abstain bisa bermacam-macam: teknis, politis, ideologis, maupun pragmatis.
Secara teknis, sekitar 7–10 persen warga Kuningan adalah perantau. Banyak dari mereka memilih bertahan di kota rantau karena pertimbangan ekonomi pasca-pandemi. “Bisa bertahan hidup saja sudah bersyukur, apalagi harus pulang kampung hanya untuk ke TPS,” ujarnya.
Sementara itu, alasan politis muncul karena turunnya kepercayaan terhadap partai politik dan kandidat. Koalisi yang terkesan dipaksakan dan calon yang bukan kader tulen membuat mesin partai melemah.
