KUNINGAN – Pertemuan antara anggota DPRD Jawa Barat, Ika Siti Rahmantika, dengan sejumlah camat dan kepala dinas di salah satu restoran di Kuningan menuai sorotan. Sejumlah pendukung pasangan calon bupati Dian–Tuti menuding pertemuan itu sebagai bentuk kampanye terselubung menjelang Pilkada 2024. Namun tudingan tersebut ditepis oleh Ika.
“Pertemuan itu tidak menyosialisasikan salah satu calon. Saya hadir dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi, membahas program terkait UMKM,” kata Ika kepada wartawan.
Ika menegaskan, agenda tersebut bukan konsolidasi partai atau ajakan dukungan politik. “Ini hanya silaturahmi, dan memang tidak semua camat hadir. Saya juga tidak bisa melarang jika ada kepala dinas yang datang,” ujar istri mendiang Bupati Kuningan, Acep Purnama, itu.
Ia pun menyesalkan atmosfer politik yang mulai memanas dan mengimbau semua pihak menjaga demokrasi yang sehat. “Pilkada seharusnya menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan saling tuding,” ujarnya.
Terkait dengan kehadiran ASN, Ika meminta agar tidak digeneralisasi dan dikaitkan dengan pelanggaran netralitas. Ia bahkan menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang hadir.
“Saya juga akan melakukan agenda serupa di Dapil 13, seperti ke Pangandaran. Jadi bukan hanya di Kuningan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kuningan, Nuzul Rachdy, menyebut kritik terhadap pertemuan tersebut tidak proporsional. “Kalau menghadiri syukuran saja dipersoalkan, ya itu berlebihan. Lihat dulu konteksnya,” ujar Zul.
Menurutnya, kehadiran para camat atau kepala dinas dalam acara silaturahmi bukan serta-merta pelanggaran. “Jangan karena suasana politik panas lalu semua hal ditarik-tarik ke ranah pilkada,” tambahnya.
Zul juga mengajak masyarakat Kuningan untuk bangga memiliki wakil rakyat di DPRD Provinsi maupun DPR RI, tanpa memandang partai politiknya. “Baik Ibu Ika, Pak Dudy Pamuji dari Golkar, maupun Pak Rokhmat Ardiyan dari Gerindra, semua membawa nama Kuningan,” tandasnya. (ali)
