“Kalau tidak percaya pada data BPS, lalu mau pakai data siapa? DPRD mestinya menjadi lembaga yang memperkuat kebijakan berbasis data yang akurat, bukan malah melemahkan kepercayaan publik dengan opini atau persepsi pribadi yang subjektif,” kata Asep Papay, menyoroti pentingnya integritas data dalam proses pemerintahan yang transparan.
Partai yang dikenal vokal di isu transparansi publik itu juga mengingatkan bahwa sikap anti data dapat menciptakan bias serius dalam penyusunan kebijakan daerah, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri.
“Kritik boleh, tapi harus berbasis fakta yang kuat. Kalau data resmi negara saja diragukan, bagaimana masyarakat bisa percaya pada proses pemerintahan?” ujarnya retoris.
Asep Papay juga menyoroti perbedaan antara pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makro dan kesejahteraan yang merata. Mereka mengakui bahwa pertumbuhan yang tinggi bukan berarti seluruh masyarakat langsung sejahtera secara merata.
“Memang belum semua warga merasakan secara merata. Tapi menolak data hanya karena belum semua merasakan hasilnya, itu adalah logika yang keliru. Pertumbuhan ekonomi itu indikator arah, yakni menunjukkan bahwa Kuningan bergerak ke jalur yang benar, bukan garis akhir kemakmuran,” tegasnya.
Sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata disebut menjadi contoh konkret pergerakan ekonomi lokal yang seharusnya dibaca dengan bijak. “Ini semua realitas yang seharusnya dibaca dengan bijak. Kuningan sedang berlari, bukan berjalan. Yang perlu dilakukan DPRD adalah mendukung langkah berbasis data, bukan menciptakan kebingungan di tengah masyarakat dengan isu yang tidak berfondasi,” jelas Asep Papay. (ali)
