KUNINGAN — Sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam organisasi PEPABRI Kabupaten Kuningan menggelar pertemuan bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, di Gedung Pepabri, Jalan RE Martadinata, Kelurahan Cijoho Kuningan. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintah Tahun Anggaran 2026, sekaligus ruang penyerapan aspirasi masyarakat. Sabtu (14/2/2026).
Pertemuan yang dihadiri para purnawirawan TNI itu berlangsung dalam suasana tertib dan penuh kekeluargaan. Diskusi difokuskan pada kebutuhan strategis organisasi, terutama penguatan koperasi sebagai instrumen kemandirian ekonomi anggota.
Salah satu aspirasi utama adalah kebutuhan dukungan anggaran untuk pembangunan dan penguatan Koperasi PEPABRI. Para peserta menilai koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat kemandirian organisasi, serta menjadi wadah pengelolaan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan anggaran diharapkan dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana operasional koperasi secara optimal.
Selain itu, peserta mengusulkan bantuan bibit buah-buahan, khususnya buah naga kuning yang dinilai memiliki nilai ekonomis tinggi dan masih tergolong langka. Komoditas tersebut dianggap berpotensi menjadi sumber pendapatan baru apabila difasilitasi dengan bibit unggul serta pendampingan teknis budidaya yang memadai.
Dalam forum itu juga disampaikan bahwa pengajuan dana hibah yang telah diajukan sejak beberapa tahun terakhir belum memperoleh realisasi. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas organisasi. Para peserta berharap adanya kejelasan informasi dan tindak lanjut konkret agar terdapat kepastian terhadap proses dan status pengajuan.
Aspirasi lain menyangkut dukungan bibit perikanan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha budidaya yang telah berjalan. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat produktivitas, menjaga keberlanjutan usaha, serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan bagi anggota dan masyarakat.
Tak hanya aspek ekonomi, perhatian juga disampaikan terhadap kondisi galian makam pahlawan di wilayah Jalaksana. Para peserta menilai situs tersebut perlu mendapatkan penanganan serius sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan serta upaya menjaga nilai sejarah dan kebangsaan di tengah masyarakat.
Sejumlah rekomendasi mengemuka dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, perlunya koordinasi dengan perangkat daerah untuk mengkaji kebutuhan anggaran pembangunan koperasi secara komprehensif, termasuk penyusunan dokumen perencanaan dan rencana anggaran biaya. Dinas terkait juga diharapkan memfasilitasi penyediaan bibit buah naga kuning melalui program pertanian atau kemitraan strategis, disertai pendampingan teknis.
Peserta juga mendorong instansi berwenang memberikan klarifikasi dan percepatan evaluasi terhadap pengajuan dana hibah yang belum terealisasi, dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dukungan bibit perikanan disarankan dibarengi program pembinaan dan peningkatan kapasitas, termasuk manajemen budidaya dan akses pemasaran.
Terkait makam pahlawan di Jalaksana, peserta merekomendasikan peninjauan lapangan dan penanganan sesuai ketentuan guna memastikan kelestarian, kerapihan, serta penghormatan yang layak terhadap situs bersejarah tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ika Siti Rahmatika menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Masukan dari para purnawirawan menjadi catatan penting bagi kami dalam fungsi pengawasan. Program pembangunan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga nilai sejarah dan kebangsaan,” ujarnya.
Secara umum, aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan strategis yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga pelestarian nilai sejarah. Usulan pembangunan koperasi, pengembangan komoditas pertanian, serta peningkatan usaha perikanan menunjukkan semangat kemandirian para purnawirawan dalam memperkuat sektor produktif.
Di sisi lain, belum terealisasinya dana hibah menjadi perhatian penting yang memerlukan kejelasan dan percepatan tindak lanjut. Para peserta berharap komunikasi terbuka dan koordinasi efektif antara pemohon dan instansi berwenang dapat mendorong penyelesaian yang lebih terarah dan akuntabel.
Pertemuan di Gedung Pepabri itu menegaskan bahwa para purnawirawan tidak hanya menjaga nilai patriotisme, tetapi juga terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui gagasan, kerja kolektif, dan komitmen menjaga warisan sejarah bangsa. (ali)
