Peserta juga mendorong instansi berwenang memberikan klarifikasi dan percepatan evaluasi terhadap pengajuan dana hibah yang belum terealisasi, dengan menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dukungan bibit perikanan disarankan dibarengi program pembinaan dan peningkatan kapasitas, termasuk manajemen budidaya dan akses pemasaran.
Terkait makam pahlawan di Jalaksana, peserta merekomendasikan peninjauan lapangan dan penanganan sesuai ketentuan guna memastikan kelestarian, kerapihan, serta penghormatan yang layak terhadap situs bersejarah tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ika Siti Rahmatika menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini bertujuan memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Masukan dari para purnawirawan menjadi catatan penting bagi kami dalam fungsi pengawasan. Program pembangunan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga nilai sejarah dan kebangsaan,” ujarnya.
Secara umum, aspirasi yang disampaikan mencerminkan kebutuhan strategis yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga pelestarian nilai sejarah. Usulan pembangunan koperasi, pengembangan komoditas pertanian, serta peningkatan usaha perikanan menunjukkan semangat kemandirian para purnawirawan dalam memperkuat sektor produktif.
Di sisi lain, belum terealisasinya dana hibah menjadi perhatian penting yang memerlukan kejelasan dan percepatan tindak lanjut. Para peserta berharap komunikasi terbuka dan koordinasi efektif antara pemohon dan instansi berwenang dapat mendorong penyelesaian yang lebih terarah dan akuntabel.
Pertemuan di Gedung Pepabri itu menegaskan bahwa para purnawirawan tidak hanya menjaga nilai patriotisme, tetapi juga terus berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui gagasan, kerja kolektif, dan komitmen menjaga warisan sejarah bangsa. (ali)
