“APBD itu perencanaan. Uangnya harus dicari dari hulu. Kalau pendapatan baru masuk setengah, belanja juga menyesuaikan. Bahkan belanja yang melekat dengan jabatan pun bisa ditunda kalau uangnya tidak ada,” kata Deden,
Prioritas pertama dalam pengelolaan kas adalah pembayaran utang. Setelah itu, belanja wajib dan belanja prioritas. Belanja penunjang yang tidak mendesak bisa dibatalkan tanpa menjadi kewajiban.
Untuk menutup keterbatasan fiskal, Pemkab Kuningan mengandalkan optimalisasi aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sekitar 270 titik aset daerah, baru belasan yang telah dikontrakkan.
“Ini passive income. Kontraknya tahunan, jadi setiap tahun ada yang kita tunggu,” ujar Deden
Beberapa aset yang mulai dioptimalkan antara lain bioskop, Rumah Sakit Citra Ibu, pertokoan di kawasan Siliwangi, serta penghapusan dan lelang ribuan barang milik daerah yang sudah tidak produktif. Dari penghapusan tersebut, daerah memperoleh ratusan juta rupiah.
Di sisi PAD, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuningan, Laksono Dwi Putranto mengklaim sejumlah jenis pajak melampaui target, seperti pajak hotel, restoran, dan pajak barang dan jasa tertentu. Namun beberapa pos lain, seperti BPHTB dan mineral bukan logam, mengalami penurunan karena lesunya transaksi dan berkurangnya aktivitas galian.
Dalam pertemyan itu juga mengemuka klaim pembangunan yang dilakukan tanpa membebani APBD. Mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni, fasilitas kesehatan, masjid, hingga dukungan untuk olahraga dan sepak bola daerah, disebut berasal dari kolaborasi, bantuan kementerian, dan dukungan pihak lain.
Ketua TAPD Uu menyebut, strategi ini dilakukan agar belanja APBD tetap terkendali di tengah fiskal yang sempit. Pemerintah pusat, menurut mereka, mulai merespons lobi daerah dengan menyalurkan bantuan alat dan program bernilai miliaran rupiah.
Uu mengklaim bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan berjanji bahwa APBD 2026 akan disusun lebih realistis. Istilah “APBD tanpa drama” berulang kali disebut merujuk pada perencanaan yang berbasis kemampuan riil, bukan angka optimistis yang berujung gagal bayar.
Belanja infrastruktur disebut akan menjadi prioritas, dengan alokasi puluhan miliar rupiah, termasuk dari opsen pajak kendaraan bermotor. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi layanan dasar yang dijaga.
Selain itu, Pemkab mendorong transaksi non-tunai. Hingga akhir 2025, sekitar 30 persen transaksi pemerintah daerah telah dilakukan secara cashless, yang diklaim mampu menekan potensi penyimpangan.
Di akhir, nada optimisme menguat. Uu menyebut angka kemiskinan dan pengangguran menurun, serta peringkat ekonomi daerah membaik. Targetnya, pada 2027 kondisi fiskal Kuningan tidak lagi berada di zona rawan.
Namun klaim berakhirnya tunda bayar tetap menyisakan catatan. Pengalaman masa lalu menunjukkan, masalah sering muncul kembali setelah penutupan tahun anggaran. Transparansi realisasi belanja, pengelolaan kas, serta konsistensi perencanaan akan menjadi ujian utama.
Bagi publik, pertanyaan kuncinya sederhana, apakah 2025 benar-benar menjadi titik balik, atau hanya jeda sebelum masalah serupa terulang? Waktu dan konsistensi kebijakan fiskal daerah yang akan menjawabnya. (ali)
