Di sektor infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, warga mengusulkan percepatan perbaikan Jalan Usaha Tani dan jaringan irigasi yang dinilai vital bagi produktivitas pertanian desa. Kelompok Wanita Tani (KWT) juga menyampaikan kebutuhan dukungan berupa bibit serta jaminan harga hasil pertanian agar usaha mereka memberikan keuntungan yang layak.
Masalah data bantuan sosial (bansos) turut menjadi sorotan. Warga menilai data penerima belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Mereka meminta pendataan ulang secara terbuka agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Validasi data adalah kunci. Kalau datanya tidak akurat, sebaik apa pun programnya tidak akan dirasakan masyarakat yang berhak,” ujar Ika.
Sementara di bidang layanan kesehatan, masyarakat mendorong optimalisasi kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Masih ditemukan warga yang belum terdaftar maupun belum memahami prosedur pemanfaatannya.
Dalam rekomendasinya, Hj. Ika meminta pemerintah desa dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari perencanaan pembangunan desa, pengawasan dana publik, hingga pembaruan data sosial secara partisipatif.
“Pengawasan ini bukan sekadar mendengar keluhan, tapi memastikan aspirasi masyarakat menjadi dasar kebijakan. Negara harus benar-benar hadir sampai ke desa,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari fungsi DPRD Jawa Barat dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak pada kebutuhan riil masyarakat desa. (ali)
