Dalam diskusi tersebut, bupati menyoroti “tangan yang terikat” dalam mengelola wilayahnya sendiri. Meski kawasan TNGC secara administratif berada di Kuningan, namun otoritas penuh ada di tangan pemerintah pusat melalui Balai TNGC. Pemerintah daerah seringkali tidak memiliki ruang gerak dalam perizinan maupun pengelolaan sumber daya air di kawasan tersebut.
“Ini bukan soal saling menyalahkan. Bupati sedang menyampaikan catatan kebijakan. Beliau ingin mendorong sinergi agar koordinasi pusat dan daerah tidak macet ketika terjadi persoalan di lapangan,” jelas Uu.
Bagi Pemkab Kuningan, tumpang tindih kewenangan ini adalah isu krusial. Bupati merasa memiliki tanggung jawab moral dan administratif langsung kepada warga, namun kewenangannya terbatas oleh sekat-sekat birokrasi kementerian.
Uu juga menegaskan bahwa dua pernyataan tersebut, soal data teknis banjir dan soal kritik kewenangan adalah dua hal yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Ia mengimbau publik untuk melihat isu penanganan bencana secara komprehensif dan berkeadilan.
“Penanganan banjir tidak bisa dilihat secara parsial. Harus menyeluruh dari hulu ke hilir dengan sinergi antara pusat, provinsi, dan daerah,” tambahnya.
Di akhir penjelasannya, Sekda Uu memastikan bahwa Kuningan tetap berkomitmen menjaga kelestarian kawasan konservasi Ciremai sebagai paru-paru dan tandon air bagi Jawa Barat. Namun, ia juga menuntut kejelasan peran dan dukungan dari pemerintah pusat agar beban menjaga “hulu” tidak dipikul sendirian oleh daerah tanpa otoritas yang memadai.
Melalui klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap kegaduhan di media sosial dapat mereda dan fokus kembali pada upaya mitigasi bencana yang lebih substantif menjelang puncak musim penghujan. (ali)
