“Kalau tidak disiapkan dengan matang, kebijakan ini justru bisa menimbulkan masalah baru. Maka pelatihan guru dan penguatan jaringan itu jadi kunci,” ujarnya.
Ida juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberikan berbagai dukungan, seperti bantuan kuota internet, perangkat Chromebook, hingga fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Namun, pihaknya mengingatkan agar seluruh bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah.
Menanggapi anggapan di masyarakat yang menyebut PGRI tidak mendukung LKS digital, pihaknya meneangkan bahwa hal itu bentuk kesalahpahaman. PGRI, kata dia, hanya menyampaikan potensi tantangan sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Ada yang menilai kami tidak mendukung, padahal kami setuju. Hanya saja ketika ditanya potensi masalah, tentu kami jelaskan. Itu yang kemudian disalahartikan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Ida mengajak seluruh pihak untuk menyikapi perbedaan persepsi secara bijak. Menurutnya, dialog yang konstruktif justru menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya sistem pendidikan yang lebih adaptif, transparan, dan berkualitas di Kabupaten Kuningan. (Icu)