KUNINGAN – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan menindaklanjuti langkah banding yang pernah disampaikan ke Bupati Kuningan, 22 Agustus silam. Pihaknya menilai, langkah banding tersebut diterima Bupati Kuningan karena sampai saat ini tidak ada respon atau jawaban.
Menurut Ketua IMM Kuningan, Renis Amarullah, Pasal 78 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, banding wajib dijawab dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Karena itu, dia menyimpulkan, jika hingga Senin, 8 September 2025 tidak ada jawaban resmi dari Bupati, maka banding IMM secara otomatis dinyatakan diterima.
“Ini artinya, Pemda Kuningan harus patuh dan melaksanakan konsekuensi hukum dari banding yang kami ajukan. Bila tidak, kami siap menempuh langkah selanjutnya dengan membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegas Renis, Senin (8/9)
Menurutnya, keberhasilan banding tersebut bukan kemenangan mahasiswa semata, tetapi juga kemenangan masyarakat Kuningan dalam menuntut keadilan atas praktik sawit ilegal yang merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.
“Kami akan lihat perkembangannya, dan siap ke PTUN, karena Surat Nomor 500.3.3.2/5/Perekonomian tertanggal 1 Agustus 2025 tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan KTUN, sebab hanya berupa pemberitahuan tanpa konsekuensi hukum yang jelas,” tuturnya.
Sebagai informasi, IMM Kuningan mengajukan banding administratif kepada Bupati Kuningan, menyusul respons Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) yang dinilai tidak memadai atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait penghentian aktivitas penanaman dan distribusi sawit ilegal.
Sebelumnya, Diskatan mengeluarkan Surat Nomor 500.6.14.3/37/HORTIBUN tertanggal 1 Maret 2025, yang menyatakan penghentian segala aktivitas sawit karena perusahaan tidak memiliki izin. Namun, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas tersebut tetap berjalan. (Icu)
