KUNINGAN – Pernyataan Bupati Kuningan yang meminta anggota DPRD memprioritaskan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk pembangunan jalan mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kuningan Fraksi Gerindra, Nurcholis Mauludin Syah.
Anggota dewan yang masih sangat muda itu menilai pembangunan infrastruktur jalan memang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat. Namun, menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya berkutat pada persoalan jalan.
“Kalau itu mah, kebutuhan masyarakat bukan soal jalan doang. Betul, jalan juga masyarakat membutuhkan perbaikan jalan, tapi kelompok-kelompok juga butuh pemberdayaan,” ujarnya, Kamis, (17/9/2026).
Ia menjelaskan, kondisi setiap wilayah di Kabupaten Kuningan berbeda. Ada desa yang masih membutuhkan perbaikan akses jalan, tetapi ada pula wilayah yang kondisi jalannya sudah relatif baik sehingga kebutuhan masyarakatnya bergeser pada sektor lain.
“Prioritas utama mungkin jalan, tapi banyak juga jalannya di desa-desa tertentu sudah baik. Kan butuhnya bukan jalan lagi,” katanya.
Menurutnya, penentuan program melalui Pokir semestinya tetap mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat di masing-masing wilayah. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada satu sektor, tetapi dapat menyentuh kebutuhan pemberdayaan masyarakat maupun program lain yang dinilai diperlukan.
Nurcholis juga menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait tantangan pengalokasian tujuh persen APBD untuk pembangunan jalan di Kabupaten Kuningan.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sementara pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merealisasikan kebijakan pembangunan tersebut.
“Dewan cuma mengawasi, mengontrol, budgetingnya. Ketika ditantang yaa Bupati harus siap,” ujarnya.
Menurutnya, apabila pembangunan jalan benar-benar menjadi prioritas utama pemerintah daerah, maka keberanian untuk membuktikannya harus ditunjukkan melalui kebijakan anggaran.
“Harus berani kalau memang betul prioritas utamanya jalan,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong Bupati Kuningan untuk membuktikan komitmen tersebut melalui pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kuningan.
“Bupati harus berani membuktikan bahwa dirinya benar serius ingin memperbaiki jalan,” tutupnya.
