Kalau hasil OB yang sah dan dibiayai negara bisa begitu saja digantung tanpa tindak lanjut, maka apa yang sedang dibangun dalam birokrasi ini? Bagaimana publik bisa percaya pada proses serupa di masa depan jika hasilnya tak pernah dihormati?
Logika efisiensi tidak bisa dibangun dengan membiarkan anggara hampir memakan setengah milyar rupiah hangus tanpa manfaat. Kalau memang ada keberatan terhadap proses OB yang cacat secara regulasi dan qaidah-kaidah konstitusi, maka buka datanya. Tetapi jika tidak ada evaluasi objektif dan hasilnya ditangguhkan karena ketidakcocokan pribadi atau alasan di luar kerangka hukum, maka ini bukan efisiensi, ini justru pemborosan yang terselubung.
Saya tidak sedang mempermasalahkan siapa yang menjabat. Saya tidak mengarahkan opini pada konflik antar individu atau kelompok. Tapi saya ingin berdiri di tengah ruang publik untuk menjaga nalar dan kewarasan tata kelola.
Karena bila proses merit bisa dikesampingkan dengan mudah, maka hari ini Sekda, mungkin besok bisa kepala dinas, guru, pengawas, dan lain-lain. Pelan-pelan, publik akan menyimpulkan bahwa sistem tidak lagi berbicara. Yang bicara hanya selera.
Ketika itu terjadi, yang terjadi bukan lagi menyelenggarakan pemerintahan. Tetapi sedang memindahkan kendali sistem ke tangan kehendak individu.
Saya tidak sedang melawan siapa-siapa. Saya sedang melawan ketidakberanian mengambil keputusan atas sesuatu yang sudah sah. Saya sedang mendorong semua pihak, tanpa kecuali, untuk berdiri kembali di rel sistem. Karena satu keputusan yang benar dan adil lebih bernilai daripada seribu alasan yang ditunda-tunda. []
