KUNINGAN – Wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi birokrat kembali mencuat. Kali ini bukan karena kinerja, tapi karena krisis. Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah dihadapkan pada kenyataan pahit yaitu transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi menyusut signifikan. Sementara roda pemerintahan tak bisa berhenti, apalagi pembangunan.
Duet kepemimpinan baru, Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani, agaknya harus menerima ujian pertama di tahun pertamanya dengan memilih memangkas belanja pegawai atau membiarkan APBD terseret ke dalam jurang defisit yang lebih dalam.
“Situasinya darurat fiskal, tapi tidak boleh hanya satu pihak yang diminta berkorban,” ujar Sujarwo, pengamat kebijakan publik Kuningan yang akrab disapa Mang Ewo, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, pemangkasan TPP akan menimbulkan luka psikologis di kalangan birokrasi. Ribuan ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan, akan merasa tak dihargai jika hanya mereka yang diminta berhemat.
“Yang jadi persoalan bukan cuma besarannya. Tapi keadilan. Kenapa yang dipotong selalu TPP birokrat, sementara dana pokok pikiran (Pokir) DPRD tetap mengalir tanpa evaluasi?” ujarnya.
