KUNINGAN — Pernyataan refleksi akhir tahun yang dilontarkan dari pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kuningan, Dani Iskandar, menuai respons keras dari kalangan masyarakat sipil. Kritik yang menyebut kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan di bawah kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar sekedar populis dan minim dampak dinilai tidak berdasar serta mengabaikan fakta-fakta capaian pembangunan sepanjang 2025.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menyebut pernyataan tersebut sebagai opini subjektif yang berpotensi menyesatkan ruang publik. Menurut dia, kritik sah dalam demokrasi, namun harus berpijak pada data dan perkembangan mutakhir, bukan asumsi sepihak.
“Kalau berbicara di ruang publik, apalagi membawa nama organisasi strategis seperti Kadin, mestinya berbasis data dan realitas lapangan. Jangan sampai kritik berubah menjadi framing yang mengaburkan capaian daerah,” kata Uha dalam rilis yang dikirim ke Cikalpedia.id, Rabu,(24/12/2025).
Uha menilai, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar justru menunjukkan kinerja progresif dan terukur. Meski belum genap satu tahun menjabat, berbagai indikator makro maupun mikro pembangunan menunjukkan tren positif.
Menurut Uha, implementasi otonomi daerah menempatkan kepala daerah pada posisi strategis sebagai pemimpin politik sekaligus manajer birokrasi. Dalam konteks ini, Dian Rachmat Yanuar dinilai mampu memadukan visi pembangunan dengan manajemen pemerintahan berbasis kinerja.
“Visi Kuningan Melesat bukan jargon kosong. Itu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, dari perbaikan fiskal, penguatan ekonomi, hingga penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Uha mengungkapkan, pengakuan terhadap kinerja Bupati Kuningan tidak hanya datang dari internal birokrasi, tetapi juga dari lembaga eksternal berskala regional dan nasional. Sepanjang 2025, Dian Rachmat Yanuar menerima sejumlah penghargaan bergengsi.
Di antaranya, Person of The Year 2025 kategori Top Government in Public Relations dari salah satu media lokal, penghargaan TOP Pembina BUMD 2025 pada ajang TOP BUMD Awards, serta Visionary Leader of Accelerated Economic oleh salah satu media lokal.
“Penghargaan ini tidak diberikan cuma-cuma. Ada indikator, ada penilaian, dan ada pembanding antar daerah. Jadi kalau disebut tidak berdampak, itu jelas mengingkari fakta,” kata Uha.
Tak hanya pada level kepala daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan juga menorehkan prestasi institusional. Kabupaten Kuningan kembali meraih Pinunjul Award Provinsi Jawa Barat untuk keempat kalinya secara berturut-turut atas keberhasilan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, Kuningan meraih penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 2025, serta peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Barat.
Uha menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan pada Triwulan II 2025 yang mencapai 10,42 persen year-on-year. Angka ini menempatkan Kuningan sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ini bukan angka karangan. BPS yang mencatat. Artinya ada denyut ekonomi yang nyata, didorong konsumsi, investasi, dan sektor UMKM,” ujar Uha.
Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak ramah dunia usaha. Menurutnya, masuknya investasi besar justru menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim usaha di Kuningan. Salah satunya adalah rencana pembangunan pabrik sepatu dengan nilai investasi 1,2 hingga 1,8 triliun yang diproyeksikan menyerap hingga 7.000 tenaga kerja.
Selain itu, pembangunan bioskop di kawasan eks Lapangan Pacuan Kuda dengan nilai investasi mencapai 26 miliar juga disebut sebagai sinyal positif bagi sektor jasa dan pariwisata.
“Kalau tidak ada kepastian kebijakan dan dukungan pemerintah, investor tidak mungkin masuk,” kata Uha.
