“Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar. Tapi potensi itu tidak akan bergerak tanpa kemudahan investasi dan kepastian tata ruang,” ujar Ujang.
DPRD juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027. Di antaranya pengelolaan anggaran daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian pajak dan retribusi daerah, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah penyesuaian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, pengelolaan lingkungan hidup, hingga penguatan sumber daya air dan alam.
Menurut Ujang, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang.
“Pembangunan tidak boleh menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Karena itu aspek lingkungan dan daya dukung wilayah harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Dalam forum tersebut, DPRD Kabupaten Kuningan secara resmi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diamanatkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
Pokok pikiran tersebut mencakup empat bidang utama, yakni hukum, pemerintahan dan keuangan; perekonomian; pembangunan; serta kesejahteraan rakyat.
Pada bidang hukum dan keuangan, DPRD mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak, pemutakhiran data wajib pajak, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital.
DPRD juga menekankan realisasi sepuluh program unggulan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, khususnya program Someah Kasemah sebagai pintu masuk investasi daerah yang memerlukan dukungan promosi dan anggaran memadai.
Di bidang perekonomian, DPRD mendorong penguatan ketahanan pangan, UMKM, koperasi, perdagangan, perindustrian, kepemudaan, olahraga, pariwisata, perikanan, dan peternakan.
Sementara pada bidang pembangunan, DPRD menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian RTRW, pendataan ulang perumahan bersubsidi, kajian lingkungan kawasan konservasi, serta percepatan pembangunan jaringan irigasi Bendungan Kuningan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Adapun pada bidang kesejahteraan rakyat, DPRD menekankan peningkatan kualitas pendidikan, percepatan penanganan stunting, penguatan Desa Tangguh Bencana, serta peningkatan layanan kesehatan dan sarana prasarana rumah sakit.
Menutup pernyataannya, H. Ujang Kosasih berharap penyusunan RKPD 2027 mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih responsif, adaptif, dan realistis terhadap kemampuan keuangan daerah.
“DPRD berharap pembangunan tahun 2027 lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta benar-benar mampu menjawab persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kuningan,” ujarnya. (ali)
