KUNINGAN – Gubernur Jawa Barat KDM mulai menabuh genderang perubahan di sektor pendidikan. Salah satu langkah awalnya, bersilaturahmi langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta tokoh pendidikan nasional Abdul Mu’ti di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung hangat itu disebut sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam membenahi tata kelola pendidikan menengah.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa silaturahmi tersebut bukan sekadar basa-basi. “Intinya ada kesepahaman agar terbangun sinergi dan koordinasi yang lebih erat,” ujarnya, usai melakukan kunjungan kerja ke SLBN Taruna Mandiri, Kamis, (19/6/2025).
Fajar mengingatkan, kewenangan dalam pendidikan memang terbagi. Pendidikan dasar seperti SD dan SMP berada di bawah naungan kabupaten/kota, sementara SMA dan SMK merupakan tanggung jawab provinsi. Namun demikian, payung regulasi tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Seyogianya, ketika ada inovasi atau kebijakan dari kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, soal pendidikan, perlu dikonsultasikan agar seiring sejalan. Dalam istilah Sunda, sauyunan. Raos pisan umpami sauyunan,” ucap Fajar dengan nada optimistis.
Ia pun menepis isu-isu liar yang beredar di media pasca pertemuan tersebut. “Tidak ada pembahasan yang sifatnya sensasional. Justru Pak Gubernur meminta dukungan kami untuk menurunkan Angka Tidak Sekolah (ATS) yang di Jawa Barat masih tergolong tinggi,” ungkapnya.
Menurut Fajar, upaya menekan angka ATS tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus bergerak dalam satu tarikan napas. “Kalau tidak disinergikan, persoalan ATS ini akan terus jadi pekerjaan rumah besar di Jawa Barat,” tambahnya.
Dukungan itu, lanjut Fajar, mencakup kebijakan afirmatif, pemutakhiran data, hingga perluasan akses layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Dalam konteks itu, pertemuan antara Gubernur KDM dan Mendikbud merupakan langkah awal menuju harmonisasi kebijakan yang lebih manusiawi dan inklusif.
“Ini bukan soal ego kewenangan, tapi tentang masa depan anak-anak kita,” tutup Fajar. (red)
