Ia pun menepis isu-isu liar yang beredar di media pasca pertemuan tersebut. “Tidak ada pembahasan yang sifatnya sensasional. Justru Pak Gubernur meminta dukungan kami untuk menurunkan Angka Tidak Sekolah (ATS) yang di Jawa Barat masih tergolong tinggi,” ungkapnya.
Menurut Fajar, upaya menekan angka ATS tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus bergerak dalam satu tarikan napas. “Kalau tidak disinergikan, persoalan ATS ini akan terus jadi pekerjaan rumah besar di Jawa Barat,” tambahnya.
Dukungan itu, lanjut Fajar, mencakup kebijakan afirmatif, pemutakhiran data, hingga perluasan akses layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Dalam konteks itu, pertemuan antara Gubernur KDM dan Mendikbud merupakan langkah awal menuju harmonisasi kebijakan yang lebih manusiawi dan inklusif.
“Ini bukan soal ego kewenangan, tapi tentang masa depan anak-anak kita,” tutup Fajar. (red)