“Di mana tanggung jawab Bupati terhadap uang rakyat yang telah digunakan? Apakah proses seleksi ini akan dikubur diam-diam hanya karena hasilnya tak sesuai keinginan elite tertentu?” tanyanya.
Sadam menegaskan, pertanyaan-pertanyaan publik tersebut tidak bisa didiamkan. Para pihak harus mengambil sikap dan peduli dengan kondisi Kuningan saat ini. Bukan sekadar perkara administrasi jabatan, menurut Sadam, kondisi itu menjadi panggilan untuk mewujudkan integritas pemerintahan dan moral pengelolaan anggaran.
“Kami mendesak Bupati Kuningan untuk bicara jujur di hadapan publik. Pertama, bagaimana status hasil open bidding Sekda yang sudah selesai dilakukan? Kedua, apakah akan ditindaklanjuti atau diam-diam dibatalkan? dan ketiga, siapa yang akan bertanggung jawab atas anggaran hingga setengah miliar yang telah dihabiskan?” ungkapnya lagi.
Jika tidak ada jawaban yang jelas, lanjut Sadam, sangat wajar dan sebuah keharusan jika publik menilai bahwa dinamika itu merupakan manuver politik yang mencederai semangat meritokrasi dan reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan.
Menurutnya, sudah terlalu lama masyarakat Kuningan jadi penonton atas drama birokrasi yang tak pernah selesai. Kali ini saatnya publik bersuara dan mendesak agar jalannya pemerintahan tidak dikendalikan oleh kompromi dan korup nilai, tetapi oleh komitmen pada keadilan dan akuntabilitas. (Ceng)
