“Kalau TPP turun, lalu kinerja juga ikut turun, itu artinya semangat pengabdiannya semu. Ini saatnya ASN menunjukan kualitas dirinya bukan lewat angka di slip gaji, tapi lewat dampak nyata dari pekerjaannya,” katanya.
Ia juga menyinggung pergeseran postur anggaran daerah, di mana belanja pegawai kerap mendominasi. “APBD itu investasi masyarakat. Kalau demi membayar TPP, lalu pelayanan dasar terpangkas, itu kebijakan yang sangat keliru,” ujarnya.
Bagi Boy, efisiensi bukan hanya jargon teknokratik. Ia menyarankan agar belanja daerah mulai diarahkan kembali ke prinsip proporsionalitas. “Kuncinya satu mari berhemat. Bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tapi sebagai sikap sadar fiskal,” pungkasnya. (ali)
