KUNINGAN – Keluhan masyarakat terkait dampak kekeringan mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sejumlah wilayah disebut membutuhkan pasokan air bersih seiring menurunnya ketersediaan sumber air akibat kondisi kemarau.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pasokan air bersih.
“Iya, kami sudah ambil langkah antisipasi. Kita akan dorong beberapa SKPD untuk memberikan sementara darurat air bersih,” ujarnya, Senin, (1/9/2026).
Menurutnya, penyaluran air bersih sebelumnya memang lebih terkonsentrasi di wilayah yang terdampak kebakaran. Namun, kata dia, mulai pekan ini distribusi air bersih akan diperluas ke sejumlah titik yang mengalami kekeringan.
“Kalau saya terima kemarin itu sudah mulai dari PDAM, dari BPBD. Kemarin memang agak terkonsentrasi di area kebakaran. Tapi mulai minggu ini kalau tidak salah PDAM terus mulai menyuplai air-air bersih ke kantong-kantong kekeringan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan kekeringan tidak hanya akan ditangani melalui distribusi air bersih secara darurat. Pemerintah daerah, pengakuannya, telah melakukan rapat persiapan untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan.
Langkah tersebut, kata dia, dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk unsur TNI dan Polri. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar penanganan kebutuhan air masyarakat dapat dilakukan secara cepat ketika kondisi semakin parah.
“Yang pasti kita sudah melakukan langkah antisipatif, rapat persiapan untuk mengatasi kekeringan, termasuk dengan kawan-kawan dari TNI dan Polri,” ungkapnya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai kondisi sumber air di kawasan Darmaloka yang disebut mengalami penurunan debit, Dian mengaku belum menerima laporan secara resmi terkait kondisi tersebut.
“Darmaloka? Saya belum dapat laporan ya,” jawabnya.
Meski demikian, Pemkab Kuningan memastikan langkah antisipasi terus dilakukan. Distribusi air bersih diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi perhatian pemerintah agar pemetaan terhadap kantong-kantong kekeringan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga bantuan air bersih tidak hanya bergerak setelah masyarakat mengalami krisis air, tetapi dapat diberikan secara lebih terukur berdasarkan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah.
