KUNINGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kembali menuai sorotan. Bukan soal menu atau gizi, melainkan dugaan ketidakpatuhan terhadap aturan perizinan bangunan. Sebagian besar dapur yang menjadi penyedia makanan bagi ribuan siswa sekolah di Kuningan diduga belum memiliki izin resmi berupa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, tercatat hanya satu dapur MBG yang sudah mengantongi izin PBG, yakni dapur milik Polres Kuningan. Sementara 68 dapur lainnya yang tercatat belum memiliki izin sebagaimana diwajibkan oleh regulasi. “Yang sudah mengurus PBG baru satu, selebihnya belum,” ujar Kepala Dinas PUTR Kuningan, I Putu Bagiasna, Kamis (16/10/2025) saat berdiskusi dengan sejumlah jurnalis kuningan yang membentuk wadah RUANG BERITAKU (Ruang Diskusi Wartawan Bersuara Kita Kuningan)
Putu menyebut, sejumlah dapur yang digunakan dalam program MBG berdiri di bangunan non-pemerintah dan digunakan untuk kegiatan produksi makanan berskala besar. “Padahal, setiap bangunan yang digunakan untuk aktivitas publik wajib memiliki izin PBG dan SLF,” katanya.
Ditamabahkan Putu, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi syarat penting sebelum bangunan dioperasikan. Dokumen itu memastikan keamanan struktur, sanitasi, ventilasi, serta kelayakan ruang bagi pengguna. Ketika izin ini diabaikan, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan meningkat, apalagi untuk fasilitas pengolahan makanan bagi anak sekolah.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Awal Oktober lalu, puluhan siswa di Kecamatan Luragung mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG setempat. Pemerintah daerah sempat menghentikan sementara operasional dapur tersebut.
