KUNINGAN — Klaim sepihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan yang menyatakan sanggup melunasi Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP tanpa utang pihak ketiga menuai reaksi skeptis. Pengamat kebijakan publik, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo menilai pernyataan tersebut sebagai kabar baik yang sekaligus menyimpan tanda tanya besar.
Jika skema pembayaran tanpa pinjaman bank itu benar-benar terealisasi, Mang Ewo menyebutnya sebagai prestasi manajemen arus kas yang luar biasa. Namun, ia mewanti-wanti agar keberhasilan ini tidak hanya menjadi “lipstik” di permukaan, sementara urat nadi operasional di tingkat bawah justru mengalami pendarahan.
“Jika memang Pemkab Kuningan mampu memenuhi kewajiban puluhan miliar itu tanpa mengetuk pintu bank, tentu patut diapresiasi. Namun, klaim ini harus diuji dengan transparansi yang benderang,” ungkap Mang Ewo saat ditemui, Rabu (11/3/2026).
Paradoks Ganti Uang (GU) yang Macet
Pernyataan pemerintah daerah tersebut terasa kontras dengan realitas yang dialami Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam beberapa bulan terakhir. Mang Ewo menyoroti bagaimana narasi “kemiskinan anggaran” begitu kencang berembus hingga mengakibatkan tersendatnya pencairan Ganti Uang (GU).
Dampaknya tidak main-main. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaporkan kelimpungan memenuhi kebutuhan dasar. Mulai dari tunggakan listrik, tagihan air, hingga biaya operasional harian yang nyaris lumpuh. Fenomena ini menciptakan paradoks: pemerintah tampak “dermawan” dalam belanja pegawai, namun “pelit” dalam membiayai roda pelayanan publik.