TIONGKOK – Anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Partai Golkar, Satria Rizky Utama, menjadi bagian dari delegasi resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang mengikuti program studi dan seminar tata kelola pemerintahan di Hunan Party School, Kota Changsha, Provinsi Hunan, Tiongkok.
Kampus yang menjadi pusat pendidikan kader Partai di negara itu menjadi lokasi pembahasan mengenai sistem pemerintahan, arah kebijakan pembangunan, hingga strategi industrialisasi yang mengantarkan Tiongkok menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Dalam sesi akademik, peserta memperoleh paparan dari pakar tata kelola publik, Profesor Wu Nan, yang menjelaskan bagaimana struktur politik Tiongkok menopang konsistensi kebijakan pembangunan dalam jangka panjang.
Menurut Porfesor Wu, keberhasilan transformasi ekonomi Tiongkok setelah reformasi tahun 1978 tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan industri, tetapi juga oleh tiga fondasi utama, yakni stabilitas politik, perencanaan ekonomi yang terarah, serta birokrasi yang mampu mengeksekusi pembangunan secara efektif, terutama pada sektor infrastruktur dan industri strategis.
Menanggapi materi tersebut, Satria menyampaikan pandangannya dari perspektif sejarah pembangunan Indonesia. Menurutnya, gagasan mengenai peran kuat negara dalam mengarahkan pembangunan dan melindungi sektor ekonomi strategis bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru bagi Indonesia.
Ia menilai, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia juga menerapkan pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
“Penjelasan Profesor Wu Nan memberikan perspektif yang sangat berharga. Namun jika melihat sejarah Indonesia, negara kita juga pernah menerapkan model pembangunan yang menempatkan negara sebagai pengarah utama pembangunan ekonomi, bahkan sebelum Tiongkok memulai reformasi ekonominya pada 1978,” ujar Satria di hadapan peserta seminar.
Menurutnya, setiap negara memiliki karakter dan sistem politik yang berbeda sehingga pengalaman Tiongkok tidak bisa diterapkan secara utuh di Indonesia. Namun, terdapat sejumlah prinsip yang layak dipelajari, terutama terkait konsistensi kebijakan pembangunan dan keberanian mengeksekusi program jangka panjang.
Bagi Satria, kunjungan akademik tersebut bukan sekadar agenda luar negeri, melainkan kesempatan untuk menyerap praktik-praktik pemerintahan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Ia melihat sejumlah pelajaran yang relevan bagi Kabupaten Kuningan, seperti penyederhanaan proses perizinan, penguatan infrastruktur pendukung investasi, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan dunia usaha dan pelaku UMKM.
“Sebagai wakil rakyat di daerah, kita tentu tidak menyalin begitu saja sistem negara lain. Namun semangat dalam menjaga konsistensi pembangunan, mempercepat pelayanan investasi, dan membangun ekosistem industri lokal adalah hal-hal yang bisa kita adaptasi dalam penyusunan regulasi daerah,” katanya.
Menurut Satria, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kabupaten Kuningan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi, penguatan industri kecil dan menengah, serta pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. ***
