KUNINGAN – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya oleh daerah, termasuk di sektor perpustakaan yang membawahi pembangunan literasi masyarakay.

Meski belum terlalu berpengaruh pada tahun 2026, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Kuningan memprediksi tantangan yang lebih besar akan dihadapi pada 2027 seiring semakin ketatnya penyaluran program dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

‎Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan, Dr. Nurahim, mengungkapkan hal tersebut usai melakukan kunjungan ke Perpusnas bersama Sekretaris Dinas, Mamad Abdushomad, untuk melakukan koordinasi terkait berbagai program pengembangan literasi.

‎Menurutnya, kebijakan efisiensi membuat sejumlah program yang sebelumnya rutin digulirkan ke daerah kini mengalami pengurangan.

‎”Memang ada pengaruhnya ke daerah. Program-program Perpusnas sekarang berkurang. Kalau tahun 2026 tidak terlalu terdampak, tetapi untuk 2027 dampaknya akan lebih terasa karena anggaran semakin terbatas dan penyalurannya diperketat,” ujarnya, Rabu, (29/7/2026).

‎Ia menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah masih memperoleh berbagai dukungan, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik hingga berbagai program berbasis lokasi (lokus). Namun kondisi tersebut kini berubah akibat penyesuaian anggaran nasional.

‎Selain jumlah program yang berkurang, Perpusnas juga memperketat syarat penerima bantuan sehingga peluang setiap daerah untuk memperoleh dukungan menjadi semakin terbatas.

‎Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan menghentikan upaya peningkatan budaya literasi di Kabupaten Kuningan.

‎Menurutnya, yang paling terdampak bukanlah penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, melainkan gerakan kampanye literasi kepada masyarakat.

‎”Kalau sarana prasarana di Kabupaten Kuningan saya kira sudah cukup memadai. Yang menjadi tantangan adalah kampanye, pendampingan, dan konseling literasi yang menjadi lebih terbatas akibat efisiensi anggaran,” katanya.

‎Ia menegaskan, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca buku, tetapi merupakan kapasitas seseorang dalam memperoleh, memahami, menganalisis, hingga memanfaatkan informasi menjadi pengetahuan yang berguna dalam kehidupan.

‎”Literasi itu kapasitas seseorang untuk mengetahui informasi, menganalisa informasi, dan membangun pengetahuan. Di dalamnya ada soft skill, upskilling, dan berbagai kompetensi lainnya,” jelasnya.

‎Dengan keterbatasan anggaran, pihaknya tetap berupaya memperluas akses membaca melalui pembangunan taman literasi, bantuan buku, rak buku, serta pendampingan pembentukan perpustakaan desa sesuai standar nasional.

‎Nurahim mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya mendorong hadirnya perpustakaan khusus atau pojok baca di berbagai kantor pelayanan publik dan organisasi perangkat daerah (OPD).

‎”Ini menjadi PR kami untuk terus mengkampanyekan perpustakaan khusus di SKPD maupun tempat-tempat pelayanan masyarakat. Tetapi kami tidak tinggal diam, berbagai taman literasi di desa juga terus kami bangun meskipun penetrasinya belum bisa dilakukan secara masif karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

‎Tak hanya menyasar desa, ia juga mulai mendorong tumbuhnya budaya membaca di ruang-ruang publik yang banyak dikunjungi generasi muda, seperti kafe dan tempat berkumpul.

‎Beberapa lokasi di Kabupaten Kuningan, seperti Qores, Domo, hingga Titik Teh, telah menyediakan koleksi buku sebagai bagian dari gerakan literasi meski jumlahnya masih terbatas.

‎”Yang terpenting adalah memunculkan trigger atau pemantik. Ketika buku ditempatkan di ruang publik, masyarakat akan melihat bahwa membaca itu penting dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari,” katanya.

‎Nurahim menambahkan, arah pembangunan perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas menyediakan buku sebagai koleksi, melainkan menjadikan perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

‎Oleh karena itu, kata dia, buku-buku yang disalurkan ke desa juga lebih banyak berisi materi terapan, seperti pertanian, peternakan, kewirausahaan hingga berbagai keterampilan yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

‎”Kami ingin mengubah kebiasaan masyarakat. Dari yang semula hanya scrolling media sosial menjadi scrolling informasi yang berkualitas, membaca buku digital, dan mengakses informasi yang faktual serta terverifikasi. Literasi pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat,” tutupnya.