KUNINGAN – Hilwan Arief kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Kuningan untuk periode 2026-2031. Meski mengaku tidak mengikuti secara langsung rangkaian persidangan maupun proses pemilihan kemarin, Kamis, (12/11/2026), Hilwan menyebut keputusan tersebut merupakan hasil aspirasi dan permintaan dari para anggota.
Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab besar di tengah kondisi dunia usaha konstruksi yang sedang menghadapi berbagai tantangan. Bahkan, menurutnya, persoalan yang dihadapi Gapensi bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan, melainkan hampir merata di berbagai daerah di Indonesia.
Ia mengungkapkan, salah satu indikator beratnya kondisi tersebut terlihat dari penurunan jumlah keanggotaan Gapensi secara nasional yang disebutnya telah mencapai lebih dari separuh. Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Barat.
“Keanggotaan Gapensi secara nasional turun hampir setengahnya lebih. Dari Jawa Barat juga hampir setengahnya lebih,” ungkap Hilwan, Jum’at, (13/11/2026) saat dikonfirmasi Cikalpedia.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa organisasi dan para pelaku usaha konstruksi membutuhkan perhatian serta dukungan bersama.
Ia menegaskan, upaya membangkitkan kembali organisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada ketua atau jajaran pengurus, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh anggota dan pemangku kepentingan.
“Semua juga sedang tidak baik-baik saja. Cuma harus ada yang mengambil tanggung jawab. Tetapi tidak bisa sendiri, tanggung jawab juga harus didukung semuanya, saling mendukung,” ujarnya.
Hilwan menilai, selama ini keberlangsungan organisasi profesi dan pelaku usaha konstruksi masih cukup bergantung pada anggaran pemerintah, baik melalui APBD kabupaten, anggaran provinsi, maupun anggaran pemerintah pusat.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan terobosan kebijakan agar pengusaha konstruksi lokal memiliki peluang lebih luas untuk berkembang dan tidak terus bergantung pada proyek-proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah perlunya optimalisasi kewenangan otonomi daerah melalui kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal dalam mengerjakan proyek pembangunan di daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan sebenarnya memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan yang mendorong keterlibatan perusahaan lokal dalam pekerjaan konstruksi, termasuk melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dari luar daerah.
Ia mencontohkan, perusahaan luar yang mengerjakan proyek di Kabupaten Kuningan semestinya dapat didorong untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal melalui mekanisme subkontrak atau kerja sama pekerjaan tertentu.
“Perusahaan-perusahaan luar yang ada di sini, tetapi coba tanya, ada tidak perusahaan lokal yang membuat MoU dengan mereka, yang menandatangani kontrak sebagai subkontraktornya? Tidak ada,” ungkapnya.
Padahal, lanjut dia, pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui kebijakan yang mendorong agar item pekerjaan tertentu diberikan kepada masyarakat maupun pengusaha lokal yang memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan.
Ia menilai, langkah tersebut bukan berarti membebani pemerintah daerah, melainkan menjadi bentuk keberpihakan kebijakan terhadap potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, keberadaan proyek pembangunan tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi pengusaha dan tenaga kerja di daerah.
“Item-item tertentu bisa dikerjakan oleh warga lokal atau pengusaha lokal. Itu kan bentuk kebijakan,” tegasnya.
Hilwan bahkan menilai, pengusaha konstruksi lokal semestinya mampu mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara teknis dapat mereka kerjakan. Menurutnya, kapasitas perusahaan lokal perlu diberi kesempatan untuk dibuktikan melalui keterlibatan nyata di lapangan.
“Masak sekelas Gapensi mengerjakan pagar sama paving block saja tidak bisa. Kan tidak lucu,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan yang membuka peluang kemitraan dan keterlibatan pengusaha lokal, Hilwan optimistis sektor usaha konstruksi di Kabupaten Kuningan dapat memiliki sumber pertumbuhan yang lebih beragam. Ketergantungan terhadap APBD, bantuan provinsi, maupun anggaran pemerintah pusat pun diharapkan dapat dikurangi secara bertahap.
Ke depan, ia berharap momentum kepemimpinannya kembali di Gapensi Kuningan dapat menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh anggota untuk bersama-sama memperkuat organisasi, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, serta memperjuangkan terciptanya kebijakan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi pengusaha konstruksi lokal.
Baginya, pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berbicara tentang hasil fisik infrastruktur, tetapi juga bagaimana manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal. (Icu)
