KUNINGAN — Polemik dugaan kecurangan Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Kuningan makin memanas. Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, angkat bicara soal indikasi pelanggaran sistematis yang menurutnya tak bisa lagi dibiarkan.
“Pileg dan kecurangan itu seperti dua sisi mata uang. Tak bisa dipisahkan!” kata Uha kepada wartawan, Minggu (25/2/2024).
Uha menyebut, praktik seperti politik uang, pembagian sembako, hingga pelibatan aparat negara dan penyelenggara pemilu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan, ia menyoroti potensi keterlibatan ASN, TNI/Polri, serta kepala desa dan perangkat desa dalam sejumlah kampanye caleg tertentu.
Salah satu contoh yang diangkat adalah kampanye tatap muka caleg DPR RI dari Partai Gerindra yang digelar di Balai Dusun Bingbin, Desa Cibinuang, pada 30 Desember 2023. Menurut Uha, kampanye tersebut melibatkan Kepala Desa, Sekdes, hingga anggota PPS dan BPD.
“Sudah ada laporannya ke Bawaslu dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/13.20/I/2024. Tapi anehnya, hanya aparat desa dan ASN yang disanksi. Calegnya lolos tanpa hukuman. Aneh bin ajaib!” ujar Uha tajam.
