Menurut dia, prediksi keuangan daerah selama ini cenderung optimistis tanpa memperhitungkan tren ekonomi nasional dan regional yang sedang lesu. “Kuningan ini seperti menutup mata. Ekonomi lagi nyungsep, tapi PAD dipaksa tetap menggelembung. Ini berat dan berbahaya,” tambahnya.
Abidin juga menyoroti kualitas belanja daerah yang selama ini tak selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Ia mengingatkan, pelayanan teknis berada di tangan eksekutif. Jika TPP dipangkas, moral birokrasi akan anjlok, dan imbasnya langsung terasa di masyarakat.
“Kalau pelayanan terganggu karena TPP dipangkas, yang dirugikan bukan birokratnya saja, tapi rakyat,” pungkasnya. (ali)
