KUNINGAN — Langkah tegas Bupati Kuningan yang menutup aktivitas galian tanah ilegal di ruas Jalan Lingkar Timur Eyang Kyai Hasan Maulani mendapat dukungan penuh dari elemen masyarakat. Tindakan ini dinilai sebagai langkah awal yang krusial dalam menyelamatkan aset negara, lingkungan, dan juga menegakkan hukum di tengah sorotan publik atas maraknya praktik penyerobotan tanah pemerintah daerah (Pemda).
Dukungan tersebut datang dari Agus Ebreg, perwakilan dari Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA). Menurutnya, penutupan aktivitas galian tersebut merupakan hal yang sangat tepat sekali mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya.
”Aktivitas ini sudah jelas menimbulkan efek kotor dan kerusakan jalan serta lingkungan,” ujar Agus Ebreg dengan nada prihatin. Minggu (9/11/2025) malam.
Namun, yang lebih mendesak, lanjutnya, adalah fakta bahwa kegiatan ini merupakan pelanggaran hukum yang nampak sekali.
Agus Ebreg menegaskan bahwa POSPERA mendukung penuh keputusan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si untuk secara tegas menutup kegiatan ilegal tersebut.
Ia menyoroti ironi yang terjadi, di mana saat Kuningan sedang berbenah dan berusaha mewujudkan pembangunan, justru terjadi penyerobotan tanah negara yang peruntukannya sudah jelas tertera pada papan penanda sebagai milik Pemda Kabupaten Kuningan.
”Sangatlah miris manakala Kuningan lagi berbenah malah terjadi penyerobotan tanah negara yang ada papan penanda itu tanah milik Kabupaten Kuningan,” kritiknya keras.
Namun, dukungan Agus Ebreg tidak berhenti pada penutupan semata. Ia melayangkan tuntutan yang lebih jauh kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan dan aparat penegak hukum (APH).
”Harapan saya tidak hanya ditutup saja, namun harus diusut tuntas kenapa bisa terjadi kegiatan tanpa izin di tanah milik Pemda,” tegasnya.
