Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Barat memberikan sejumlah arahan strategis. Pemanfaatan air di kawasan Ciremai harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan rumah tangga dan sektor pertanian.
Aktivitas komersialisasi air yang berpotensi merusak lingkungan diminta untuk dihentikan. Selain itu, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur pipa ilegal, pelarangan pengambilan air menggunakan mesin, serta penyesuaian antara izin pemanfaatan air dengan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen melakukan perbaikan akses jalan menuju kawasan konservasi guna mendukung pengawasan serta pemeliharaan lingkungan.
“Areal-areal kosong akan ditanami kembali sebagai bagian dari upaya pemulihan kawasan,” kata Dian menambahkan.
Sementara itu, Direktur PAM Tirta Kamuning Kuningan Ukas Suharfaputra mengungkapkan bahwa akar persoalan tata kelola air terletak pada distribusi pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan proporsi 50:30:20.
“Akibatnya masyarakat di wilayah hilir sering mengalami kekurangan debit air. Penyebab utamanya adalah masih banyak sambungan ilegal yang belum tertib,” kata Ukas.
Ia menyebutkan, dari sekitar 58 pemanfaat air di kawasan TNGC, hampir 90 persen belum memiliki izin resmi. Hanya sebagian kecil yang telah memenuhi persyaratan perizinan sesuai regulasi.
“Kami dan pemerintah daerah siap mendukung Balai TNGC untuk melakukan penertiban. Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon juga telah menyatakan keinginan berkoordinasi agar pemanfaatan air mereka masuk dalam skema perizinan resmi,” ujarnya.
Pemerintah berharap melalui kolaborasi lintas pemerintahan, penegakan aturan yang konsisten, serta penguatan pengawasan, tata kelola air di kawasan Gunung Ciremai dapat berlangsung lebih adil, berkelanjutan, dan tetap menjaga fungsi konservasi hutan sebagai penyangga kehidupan. (ali)
