KUNINGAN — Langit di atas Cirebon dan Kuningan pada Selasa petang, 23 Desember 2025 lalu, tidak hanya menumpahkan air, tetapi juga sebuah peringatan yang mengerikan. Hujan deras yang mengguyur wilayah itu mengirimkan banjir bah yang tak lazim, merendam pusat perbelanjaan, menggenangi kantor-kantor pemerintahan, hingga menenggelamkan gudang-gudang logistik di pusat kota Cirebon dengan ketinggian lebih dari satu meter.
Bagi warga pesisir utara Jawa Barat, banjir kali ini punya aroma yang berbeda. Arusnya lebih deras, volumenya lebih besar, dan datangnya lebih mendadak. Di jagat maya, rekaman video amatir memperlihatkan warga yang panik menuding ke arah barat, ke arah hulu yang sunyi, Kabupaten Kuningan dan Gunung Ciremai.
Bencana ini, bagi pegiat lingkungan, bukan sebatas fenomena alam atau takdir Tuhan yang tak terelakkan. Ia adalah potret telanjang dari sebuah “komplikasi kerusakan lingkungan” yang telah lama dibiarkan membusuk.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, melontarkan kritik pedas. Baginya, rangkaian bencana yang melanda Indonesia sepanjang akhir 2025, mulai dari banjir bandang yang merenggut lebih dari 1.050 nyawa di Sumatera hingga banjir rob yang menenggelamkan Demak adalah bukti kegagalan negara dalam menjaga keseimbangan daya dukung alam.
“Setiap kali bencana datang, pemerintah seperti baru bangun dari tidur panjang, para pejabat kita ini selalu tergagap-gagap mencari kambing hitam. Mereka menyalahkan cuaca, menyalahkan siklon, padahal akar masalahnya ada pada izin-izin pembabatan hutan dan tata ruang yang serampangan yang mereka tanda tangani sendiri.” ujar Uha kepada cikalpedia.id, Senin (29/12/2025).
Uha merujuk pada tragedi di Sumatera sebagai cermin buram. Di sana, banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh dan Tapanuli mengungkap fakta pahit, perusahaan perkebunan sawit membabat kawasan hutan hingga ke bibir sungai. Saat hujan ekstrem turun, tanah tak lagi punya “paku” pengikat. Akibatnya, air meluncur membawa material kayu dan lumpur yang menghantam permukiman warga layaknya peluru raksasa.
Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertegas kecurigaan itu. Sepanjang dekade terakhir, 1,4 juta hektare hutan di Sumatera beralih fungsi menjadi kebun monokultur dan tambang. “Sawit monokultur itu tidak punya kemampuan ekologis untuk menahan tanah. Ketika hujan lebat, air langsung menjadi limpasan. Itu bukan lagi banjir, itu serangan balik dari alam,” tegas Uha.
Kini, kecemasan itu berpindah ke kaki Gunung Ciremai. Uha menyampaikan peringatan keras (warning) kepada Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Kuningan. Ia menilai, apa yang terjadi di Cirebon baru-baru ini adalah “sinyal kiriman” yang menunjukkan bahwa kawasan hulu di Kuningan sedang tidak baik-baik saja.
Gunung Ciremai, yang secara administratif berada di Kuningan dan dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), kini dikepung oleh ancaman eksploitasi. Penurunan fungsi kawasan konservasi, penyusutan drastis daerah resapan air, hingga maraknya bangunan komersial di zona penyangga (buffer zone) menjadi bom waktu yang siap meledak.
“Eksploitasi air di Kuningan terus berlangsung masif, daerah resapan menyempit karena semen dan beton, dan kawasan penyangga kini dipenuhi vila serta tempat wisata yang abai terhadap aspek hidrologi,” kata Uha.
