KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan membuka ruang kolaborasi lebih kuat dengan legislatif dalam menangani persoalan infrastruktur jalan. Bupati Kuningan, Dr. Dian Rachmat Yanuar mendorong anggota DPRD Kabupaten Kuningan agar turut mengarahkan pokok-pokok pikiran (Pokir) mereka pada pembangunan infrastruktur, terutama jalan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak.
Bupati Dian mengatakan, tantangan yang diminta oleh Gubernur Jawa Barat atau biasa akrab disapa KDM untuk mengalokasikan 7 persen APBD dinilai memberatkan. Menurutnya, kemampuan fiskal Kabupaten Kuningan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran tersebut.
Meski demikian, kata dia, bukan berarti persoalan jalan tidak menjadi prioritas. Justru, Bupati menilai diperlukan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat ditangani secara lebih maksimal.
“Kami berdiskusi dengan kawan-kawan legislatif. Ke depan legislatif juga kami arahkan aspirasinya itu nanti banyak juga di infrastruktur, benar-benar bisa menutup celah itu,” katanya, Senin, (14/9/2026).
Lebih lanjut, Dian menegaskan, dukungan legislatif melalui aspirasi masyarakat yang diperjuangkan dalam pembahasan anggaran dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Dengan keterbatasan fiskal daerah, menurutnya, penanganan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan. Sinergi program antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu strategi untuk memperbesar daya ungkit pembangunan.
Bupati memastikan infrastruktur tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan APBD 2027. Bahkan, porsi anggaran untuk infrastruktur diproyeksikan cukup besar dibandingkan sektor lainnya.
“Yang pasti menjadi prioritas. Saya pastikan besar, sangat besar dibandingkan sektor lain,” tegasnya.
Namun, Dian mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara simultan. Selain jalan, pemerintah juga harus menjawab kebutuhan sektor lain yang tidak kalah penting, seperti irigasi, pertanian dan penguatan UMKM.
“Bukan berarti sektor lain ditiadakan. Harus berjalan simultan. Masa infrastruktur jalan semua, irigasinya bagaimana? UMKM-nya bagaimana?” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif tersebut menjadi penting agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Oleh karena itu, kata dia, pembahasan APBD 2027 tidak hanya menjadi ruang untuk menentukan angka-angka anggaran, tetapi juga momentum memperkuat kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Bagaimanapun juga, kami melihat tahun-tahun kemarin alokasi untuk jalan dari APBD pun sudah cukup besar,” katanya.
