KUNINGAN – Kondisi dunia usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kuningan tengah menghadapi tantangan serius. Jumlah anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kuningan yang sebelumnya mencapai lebih dari 200 perusahaan, kini menyusut drastis hingga hanya tersisa 34 perusahaan.
Kondisi tersebut diungkapkan Ketua GAPENSI Kuningan, Ir. Hilwan Arief, di sela kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) XIV GAPENSI Kuningan, Kamis, (12/11/2026).
Menurutnya, kemerosotan jumlah anggota tidak terlepas dari semakin beratnya regulasi di sektor jasa konstruksi, tingginya biaya pemenuhan persyaratan, serta ketidakpastian mendapatkan pekerjaan.
Hilwan mengungkapkan, saat ini kontraktor dituntut memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis, mulai dari Sertifikat Badan Usaha (SBU) melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), hingga persyaratan tenaga ahli. Seluruhnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara peluang memperoleh proyek belum tentu sebanding dengan modal yang harus dikeluarkan.
“Regulasinya sudah terlalu berat. Sekarang ada LSBU, ada SKK, sertifikat keahlian, dan semuanya membutuhkan biaya besar. Sementara proyek yang akan didapat belum tentu ada,” ungkap Hilwan.
Ia menggambarkan, kondisi tersebut membuat banyak pengusaha konstruksi akhirnya memilih menghentikan aktivitas usahanya, bahkan beralih profesi karena merasa tidak lagi mampu bertahan di tengah persaingan dan beban regulasi.
Menurutnya, penyusutan anggota GAPENSI Kuningan menjadi gambaran nyata betapa beratnya kondisi yang dihadapi pelaku usaha konstruksi lokal. Dari sekitar 211 hingga 214 perusahaan yang sebelumnya tercatat, kini hanya 34 perusahaan yang masih bertahan.
“Bayangkan, dari sebelumnya sekitar 214 perusahaan, sekarang hanya 34. Ada yang menyerah, tidak punya modal lagi, bahkan memilih ganti profesi karena merasa percuma berusaha kalau tidak mendapatkan pekerjaan,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, Hilwan menegaskan bahwa GAPENSI tidak bermaksud memonopoli seluruh pekerjaan konstruksi di Kabupaten Kuningan. Namun, pihaknya berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap keberadaan kontraktor lokal dan membuka kesempatan yang lebih merata bagi perusahaan daerah.
Ia menilai, proyek-proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah semestinya juga dapat memberikan ruang bagi pengusaha konstruksi asal Kuningan, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
“Kita tidak berharap semua proyek harus diberikan kepada GAPENSI. Minimal ada pemerataan. Kalau ada tiga pekerjaan, kenapa tidak diberikan kesempatan kepada pengusaha lokal? Jangan sampai pekerjaan di Kuningan justru lebih banyak dikerjakan perusahaan dari luar daerah,” tegasnya.
Hilwan juga menyinggung persoalan perputaran pajak daerah. Menurutnya, apabila pekerjaan konstruksi di Kuningan dikerjakan perusahaan lokal, maka aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut berpotensi memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah.
“Kita punya NPWP. Kalau proyek dikerjakan dengan bendera perusahaan luar, tentu administrasi perpajakannya juga mengikuti perusahaan tersebut. Ini yang menjadi salah satu persoalan. Harapannya, pembangunan di Kuningan juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pengusaha lokal,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dalam forum GAPENSI tingkat Jawa Barat, terdapat dorongan agar pekerjaan konstruksi dengan nilai tertentu, yakni di bawah Rp2 miliar hingga sekitar Rp2,5 miliar, dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi acuan dan benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Hilwan juga menegaskan bahwa 34 perusahaan yang masih aktif di bawah naungan GAPENSI Kuningan telah memenuhi persyaratan legalitas sesuai ketentuan. Karena itu, ia berharap perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Terkait banyaknya proyek pembangunan di Kabupaten Kuningan, Hilwan mempertanyakan sejauh mana kontraktor lokal dilibatkan dalam pelaksanaannya. Ia menyinggung informasi mengenai ratusan paket pekerjaan yang tersedia, tetapi menurutnya perlu ada keterbukaan mengenai perusahaan mana saja yang mengerjakannya.
“Kalau memang ada sekitar 300 sampai 360 proyek, pertanyaannya sederhana, siapa yang mengerjakan? Kami berharap jangan sampai kontraktor lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya.
Meski mengakui situasi usaha konstruksi saat ini cukup berat, Hilwan meminta seluruh anggota GAPENSI tetap bertahan dan menjaga keberlangsungan organisasi. Ia menilai, organisasi profesi seperti GAPENSI tetap membutuhkan sosok pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab di tengah berbagai tantangan.
Menurutnya, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Ketua GAPENSI Kuningan periode berikutnya harus mampu menjaga soliditas anggota, memperjuangkan kepentingan kontraktor lokal, serta membangun komunikasi dan sinergi yang lebih baik dengan pemerintah daerah.
“Masalah pasti ada, dinamika pasti ada. Tetapi harus ada yang kuat dan siap mengambil risiko serta tanggung jawab. Kapal tidak bisa ditinggalkan nakhodanya. Siapa pun nanti yang mendapat kepercayaan anggota harus siap membawa organisasi ini tetap berjalan,” tutupnya. (Icu)
