Jika benar Indonesia diarahkan atau didorong menuju skema ini, maka itu bukan sekadar angka, itu adalah keputusan fiskal dan moral. Rp16,9 triliun setara ruang napas yang amat dibutuhkan daerah untuk menopang Transfer ke Daerah, menjaga layanan dasar, dan menutup kebutuhan rutin seperti pembayaran pegawai non ASN di banyak pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi titik rawan sosial.
Masalahnya, pemerintah memang menyatakan versi “keanggotaan sementara” tidak dipungut biaya.
Tetapi justru karena ada dua narasi, “ada fee US$1 miliar” dan “Indonesia tidak bayar”, maka transparansi wajib ditingkatkan, bukan dibiarkan menggantung.
Publik berhak tahu, apakah Indonesia masuk sebagai anggota tiga tahunan tanpa kewajiban finansial, apakah ada komitmen pendanaan di masa depan, dan apakah ada bentuk kontribusi lain yang pada akhirnya tetap menggunakan uang publik.
Konstitusi, anti penjajahan, dan jebakan “keamanan” yang timpang
Pembukaan UUD 1945 bukan dekorasi. Ia adalah fondasi moral negara.
Oleh Karena itu, ketika Indonesia bergabung dalam suatu inisiatif “perdamaian” yang memuat unsur pengamanan dan penataan pascakonflik, pertanyaan mendasarnya harus selalu sama: apakah inisiatif itu menghapus penjajahan, atau hanya menata ulang situasi agar tampak stabil tanpa menyelesaikan pendudukan?
BoP, menurut berbagai laporan, dipromosikan sebagai mekanisme yang juga menyentuh aspek keamanan dan tata kelola pascakonflik.
Kalau kerangka yang terbaca adalah “menjamin stabilitas dan keamanan” tetapi tidak tegas menempatkan pendudukan sebagai akar masalah, maka Indonesia berisiko terseret menjadi bagian dari panggung yang memutihkan ketimpangan.
Di sinilah kritik konstitusional menemukan momentumnya: yang terasa dilonggarkan bukan hanya sikap politik, tetapi nafas anti penjajahan itu sendiri.
Karena itu, saya memahami mengapa publik menilai langkah ini sebagai bentuk pengakuan Israel.
Secara hukum diplomatik, pengakuan negara itu punya prosedur dan bentuk.
Tetapi secara politik, ikut duduk dalam desain yang mengakui Israel sebagai pihak sah dalam arsitektur “perdamaian Gaza” bisa terbaca sebagai normalisasi.
Dan normalisasi, dalam isu Palestina, adalah jalan licin yang sering dimulai dari langkah yang disebut “pragmatis dan pengkhianatan”.
Mengapa DPR harus memanggil, bukan sekadar mengkritik di media
Jika keputusan BoP ini dibiarkan berlalu sebagai “bagian dari lawatan”, maka check and balance kita sedang dipreteli pelan pelan.
DPR perlu memanggil Presiden dan terutama pemerintah terkait, minimal untuk tiga hal: membuka isi dan konsekuensi piagam, menjelaskan status keanggotaan Indonesia dan potensi kewajiban pendanaan, serta menegaskan posisi Indonesia apakah keterlibatan ini tidak menggeser doktrin anti penjajahan.
Pemanggilan DPR bukan tindakan politis murahan.
Ini mekanisme menjaga agar kebijakan luar negeri tidak menjadi tafsir sepihak eksekutif, apalagi menyangkut isu dengan bobot konstitusional dan sensitivitas publik yang tinggi.
Ketika ada skema US$1 miliar untuk kursi permanen, pertanyaan tentang sumber dana dan akuntabilitas tidak boleh dianggap remeh.
Penutup: buktikan dengan keterbukaan
Pemerintah bisa saja berargumen bahwa BoP adalah jalan menuju perdamaian Gaza.
Tapi dalam negara demokrasi, argumen tidak cukup.
Yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Tanpa itu, kebijakan luar negeri berubah menjadi urusan yang jauh dari rakyat, padahal mandat moralnya justru lahir dari sejarah perjuangan bangsa.
Jika Prabowo ingin menutup kesan misleading, maka jalannya tidak rumit: jelaskan BoP secara rinci kepada publik, hadir di hadapan DPR untuk menerangkan garis kebijakan luar negeri, dan pastikan tidak ada satu rupiah pun uang publik dikeluarkan tanpa dasar, tanpa debat, dan tanpa persetujuan yang akuntabel.
Kalau memang tidak ada biaya dan tidak ada komitmen pendanaan, nyatakan secara tegas dengan dokumen dan mekanisme pengawasan.
Jika ada kemungkinan diarahkan ke “kursi permanen” berbiaya US$1 miliar, nyatakan sejak awal agar publik dan DPR bisa menilai dengan jernih.
Diplomasi ekonomi yang sehat memperbesar kesejahteraan.
Diplomasi yang tidak transparan justru memperbesar kecurigaan. Dan dalam isu Palestina, kecurigaan itu bukan paranoia, melainkan alarm konstitusional yang mengingatkan kita: Indonesia lahir dari perlawanan terhadap penjajahan, maka kebijakan luar negeri pun harus bernapas dari prinsip yang sama.
Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
