KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas harga pangan. Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-45 tahun ini dijadikan momentum untuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Kertawana, Kecamatan Kalimanggis, kamis kemarin. Sejak pagi, ratusan warga didominasi ibu rumah tangga mulai memadati area kegiatan dalam suasana pasar rakyat yang ramai namun tertata.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., hadir dan menyapa warga dengan gaya komunikatif yang menjadi ciri khasnya. Ia tampak berbincang dari satu lapak ke lapak lain, mendengarkan keluhan soal harga beras hingga kebutuhan harian. Sesekali terdengar tawa ringan ketika seorang warga yang berulang tahun diberinya bingkisan kecil.
“Urusan pangan bukan hanya soal kenyang, tapi soal kedaulatan. Kalau harga beras melonjak, masyarakat yang pertama kali merasakan dampaknya,” ujar Dian.
Dian juga menegaskan, pemerintah daerah wajib memastikan komoditas utama tetap terjangkau. “Kalau ada warga yang kesulitan pangan, ini tanggung jawab kita bersama, terutama camat dan kepala desa,” katanya.
Di lokasi GPM, harga sejumlah kebutuhan pokok memang dipatok lebih rendah dari harga pasar. Beras premium dijual Rp11.500 per kilogram, sementara di pasar harganya mencapai Rp14.500. Telur ayam dilepas Rp28.000 per kilogram, dari harga umum yang menembus Rp32.000. Antrean mengular, namun tetap tertib.
Bupati berharap GPM dapat diperluas pada tahun berikutnya. “Ke depan jangan hanya beberapa titik. Kita ingin desa-desa lain turut merasakan manfaatnya. Kalau jaringan pangan kuat, inflasi bisa kita tekan,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Kepala DKPP sekaligus Pj Sekda, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si. Ia menyebut, peringatan HPS di Kuningan bukan dengan seremoni, tetapi aksi nyata. “GPM adalah wujud hadirnya negara di dapur warga,” kata Wahyu.
Program tersebut, ditegaskan Wahyu, juga merupakan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, terutama di wilayah yang rentan.
Menurut Wahyu, GPM menyediakan beras, minyak goreng, gula, terigu, daging ayam, daging sapi, sayuran, hingga bumbu dapur dengan harga di bawah pasar. Selain meringankan beban masyarakat, program itu disebut efektif menekan inflasi daerah.
“Evaluasi kami menunjukkan dampak signifikan. Karena itu, pada tahun anggaran 2026, kami mengusulkan alokasi APBD agar jangkauan GPM makin luas,” ujarnya.
Dalam penutup, pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui keberpihakan pada dapur rakyat, mulai dari harga yang stabil hingga akses yang adil bagi seluruh warga. (ali)
