KUNINGAN — Aula PMI Kabupaten Kuningan pada Jumat (10/4/2026) menjadi saksi tajamnya pengawasan yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika. Dalam sebuah dialog yang berlangsung dinamis, Ika menguliti berbagai persoalan mendasar yang selama ini tersumbat di jalur birokrasi, mulai dari mandeknya distribusi air bersih hingga kekhawatiran publik atas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ika Siti Rahmatika menempatkan isu air bersih sebagai prioritas yang mendesak. Ia menerima laporan warga mengenai belum meratanya jaringan pipa jalur Kuningan–Windujaya–Cirebon. Desa-desa seperti Karangmuncang dan Jamugeulis disebut masih kesulitan mendapatkan akses, sebuah kondisi yang dinilai Ika sangat krusial mengingat ancaman kekeringan sudah mulai membayangi warga.
Menagih Komitmen Infrastruktur Jalan Tani
Ketajaman Ika dalam menyerap aspirasi juga menyentuh sektor infrastruktur dasar. Ia menyoroti macetnya pengembangan potensi wisata di Kramatmulya akibat akses jalan yang masih berupa setapak. Begitu pula di Desa Cibentang, di mana Ika mendengarkan keluhan petani yang hingga kini masih bergantung pada jalur sempit untuk mengangkut hasil bumi.
Ika menegaskan bahwa usulan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) tidak boleh hanya berakhir di tumpukan dokumen. Bagi Ika, efektivitas kerja petani sangat bergantung pada keberanian pemerintah mengeksekusi pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai.
Integritas Dapur MBG dan Isu Sosial
Tak hanya soal fisik, Ika Siti Rahmatika juga menunjukkan kepekaannya terhadap isu nasional yang sedang bergulir: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Merespons kekhawatiran warga atas kasus penutupan dapur di daerah lain, Ika berkomitmen untuk mendorong pengawasan lebih ketat terhadap operasional dapur MBG di Kuningan agar terhindar dari penyimpangan.
Sisi kemanusiaan Ika juga terlihat saat ia menanggapi isu meningkatnya ketergantungan gawai pada remaja. Ia mendorong adanya gerakan edukatif dan pelatihan keterampilan bagi anak muda sebagai antitesis dari candu digital. Hal ini ia kaitkan pula dengan penguatan kapasitas relawan PMI Kuningan yang memerlukan pelatihan kebencanaan lebih intensif bagi anggota baru.
Langkah Kolaboratif Lintas Sektor
Menutup rangkaian pengawasan tersebut, Ika Siti Rahmatika menekankan bahwa hasil kunjungannya ini bukan sekadar catatan seremonial. Ia berjanji akan melakukan koordinasi lintas sektor guna mendesak instansi terkait agar segera menindaklanjuti kebutuhan masyarakat secara konkret.
“Masukan dari masyarakat Kuningan ini menjadi catatan penting bagi saya di Provinsi. Kita perlu langkah terencana dan kolaboratif agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjadi solusi nyata, bukan sekadar janji di atas kertas,” pungkas Ika. (ali)
