Masalah air ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi ketahanan pangan desa yang sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari tanah.
Tak hanya soal alam dan anggaran, warga juga menaruh curiga pada keterlibatan pihak ketiga dalam proyek-proyek desa. Ada persepsi kuat bahwa keterlibatan pihak luar sering kali tidak transparan dan justru meminggirkan kepentingan warga lokal. “Pembangunan desa tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas warga dalam forum tersebut.
Mendengar rentetan keluhan tersebut, Ika Siti Rahmatika yang merupakan politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan XIII, mencoba memberikan jawaban strategis. Ia menegaskan bahwa desa adalah fondasi pembangunan nasional, namun saat ini tengah menghadapi ujian berat.
Terkait dana desa, Ika meminta pemerintah desa lebih kreatif dan tepat sasaran dalam perencanaan. Namun, ia juga berjanji akan membawa masalah lambatnya verifikasi SIPD ke tingkat provinsi untuk segera dilakukan percepatan.
“Masukan dari masyarakat ini sangat penting. Apa yang disampaikan hari ini bukan sbatas keluhan, tapi cerminan kondisi riil di lapangan,” ujar Ika.
Mengenai krisis air, ia mendorong adanya solusi permanen melalui pemetaan sumber air baru dan sinergi lintas dinas, agar warga tidak terus-menerus “membeli nyawa” setiap kali kemarau datang.
Ika memastikan bahwa aspirasi dari Dusun Mayung ini akan menjadi bahan evaluasi tajam dalam koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait. Baginya, jika desa kuat, maka provinsi akan ikut kuat. Namun, untuk mencapai itu, sumbatan birokrasi dan ketidakadilan akses air harus segera dibedah. (ali)
