Kondisi ini memunculkan keganjilan lain. Sejumlah nama yang dinilai layak mengikuti seleksi justru tidak menerima undangan. Sementara itu, proses tetap berjalan tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar penyaringan peserta.
“Bukan soal ikut atau tidak ikut. Tapi soal keterbukaan. Kenapa yang satu dipanggil, yang lain tidak, padahal rekam jejaknya jelas,” ujar ASN tersebut.
Meski demikian, nada protes itu tidak sepenuhnya bernuansa perlawanan. Sebagian ASN justru mengaku realistis. Mereka menyadari faktor senioritas masih menjadi pertimbangan kuat dalam pengisian jabatan eselon II. Nama-nama seperti Y, A, T, I yang kini beredar pun dianggap memiliki jam terbang lebih panjang.
“Kami sadar diri. Yang lebih senior mungkin memang lebih pantas. Tapi setidaknya kami ingin diakui lewat sistem yang objektif,” kata dia.
Pernyataan itu mencerminkan satu hal, persoalan utama bukan semata siapa yang akan terpilih, melainkan bagaimana proses itu dijalankan. Ketika sistem yang dirancang untuk menciptakan transparansi justru tidak bisa diakses, dan nama-nama sudah lebih dulu beredar sebelum keputusan diumumkan, maka ruang kepercayaan mulai tergerus.
Seleksi masih berlangsung. Tahapan belum selesai. Namun bayang-bayang nama yang lebih dulu mencuat membuat proses ini tak lagi sepenuhnya steril dari kecurigaan. Di tengah upaya reformasi birokrasi, ujian sesungguhnya mungkin bukan pada hasil akhir, melainkan pada keberanian memastikan bahwa setiap tahap berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. ***
Penulis: Ali || Editor: Ali