KUNINGAN – Desa Pajambon, Kecamatan Kramatmulya menjadi salah satu titik potensi pengembangan panas bumi (Geothermal). Menanggapi hal itu, Kepala Desa Pajambon, Nani Ariningsih meminta agar pemerintah pusat mensosialisasikan terhadap warganya sebelum direalisasikan.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar dapat memahami rencana tersebut, termasuk potensi manfaat dan dampaknya bagi warga sekitar.
“Kalau bisa, sosialisasi dulu kepada masyarakat,” ujar Nani, Selasa, (20/10/2026).
Menurutnya, sikap masyarakat terhadap rencana Geotermal tidak bisa ditentukan begitu saja tanpa adanya informasi yang memadai. Ia menyebut, perlu ada penjelasan terlebih dahulu mengenai prospek pengembangan energi panas bumi, manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, serta bagaimana aspirasi warga yang tinggal di sekitar lokasi akan dipertimbangkan.
Nani mengaku berada pada posisi yang belum sepenuhnya menerima maupun menolak rencana tersebut. Di satu sisi, ia memahami bahwa Geotermal merupakan program pemerintah. Namun, di sisi lain, keputusan mengenai penerimaan program perlu mempertimbangkan kondisi dan suara masyarakat setempat.
“Kalau menerima, ya karena itu kan PSN, Program Strategis Nasional. Tapi mungkin kita melihat dulu prospek ke depannya, termasuk bagaimana suara-suara dari warga kami, terutama warga yang ada di sekitar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sekalipun pengembangan Geotermal diklaim berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, sosialisasi tetap menjadi tahapan penting yang tidak boleh dilewatkan. Melalui sosialisasi, warga diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh sehingga dapat menilai rencana tersebut secara lebih objektif.
Terkait sikap warga Desa Pajambon, Nani menerangkan bahwa belum ada pembahasan khusus di tingkat desa maupun masyarakat mengenai rencana pengembangan geotermal tersebut.
Ia juga mengaku belum mengetahui adanya perkembangan terbaru terkait program itu. Informasi yang diterimanya sebatas kabar mengenai aksi demonstrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan isu Geotermal.
Nani mengingat bahwa pada pembahasan Geotermal sebelumnya, sekitar 2014, sempat muncul penolakan. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa kondisi dan keterlibatan masyarakat di Pajambon tidak bisa begitu saja disamakan dengan sikap warga di lokasi lain.
Baginya, yang terpenting saat ini adalah memastikan warga tidak tertinggal informasi mengenai rencana yang menyangkut wilayah mereka sendiri. Sebelum masyarakat diminta menerima atau menolak, pemerintah perlu hadir memberikan penjelasan secara terbuka agar setiap keputusan dapat diambil berdasarkan pemahaman yang cukup.***
