KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan terus mempercepat langkah menuju perwujudan Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan. Pasca pembentukan Tim Akselerasi pada November lalu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan, U. Kusmana, bersama tim menggelar rapat koordinasi dengan Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat, di Ruang Rapat Linggajati, Setda Kabupaten Kuningan.
Turut mendampingi Iip dalam pertemuan tersebut, tiga staf ahli bupati: Purwadi Hasan Darsono (Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan), Edi Martono (Kemasyarakatan dan SDM), serta Dadi Hariadi (Pemerintahan, Hukum, dan Politik).
Lima Indikator Menuju Kabupaten Pendidikan
Dalam arahannya, Pj Bupati Iip menekankan bahwa label Kabupaten Pendidikan harus diwujudkan secara konkret melalui lima indikator utama. Mulai dari tersedianya banyak pilihan sekolah pada semua jenjang, kualitas sekolah yang merata, sarana dan prasarana yang memadai, peserta didik yang berprestasi, hingga tersedianya transportasi khusus bagi siswa.
“Pastikan daya tampung dan ketersediaan sekolah di Kuningan mencukupi, agar tidak ada anak yang tercecer dari pendidikan,” kata Iip, Senin (8/1).
Ia juga mengaitkan penguatan pendidikan dengan Tri Matra Prioritas masa jabatannya: penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan pengendalian inflasi.
“Pendidikan adalah pondasi dari semua upaya tersebut. Ini adalah investasi jangka panjang. Akselerasi menuju Kabupaten Pendidikan harus menjadi gerakan kolektif,” ujar Iip.
Kolaborasi Pentahelix: Bukan Superman, tapi Super Team
Iip juga mengajak semua pihak untuk mengadopsi pendekatan Pentahelix — sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Ia menyebut tidak ada “Superman” dalam menjalankan program pembangunan.
“Yang ada adalah Super Team. Mari kita bangun Kuningan secara bersama-sama,” tegasnya.
Staf Ahli Bupati turut memberikan masukan strategis. Purwadi Hasan menekankan pentingnya peningkatan rata-rata lama sekolah hingga 9 tahun. Dadi Hariadi menyoroti perubahan pola pikir masyarakat untuk melihat pendidikan sebagai modal masa depan, bukan beban biaya. Sementara Edi Martono mengingatkan perlunya pemerataan kualitas pendidikan untuk mengatasi polemik sistem zonasi.
“Dengan pemerataan kualitas pendidikan, masyarakat tidak akan terpaku pada sekolah favorit. Setiap sekolah harus unggul,” kata Edi.
2024 Jadi Tahun Aksi
Menanggapi arahan tersebut, Kadisdikbud Kuningan, U. Kusmana, menyambut antusias. Ia menyebut bahwa 13 perangkat daerah telah dilibatkan dalam tim akselerasi, sebagaimana tercantum dalam SK Bupati.
“Kita ingin 2024 menjadi tahun aksi. Setelah ini akan dilakukan Rakor dengan para pemangku kepentingan. Tim ahli juga akan bergerak ke desa-desa untuk sosialisasi,” ujar Kusmana.
Ia mengapresiasi dukungan penuh dari Pj Bupati dan menegaskan bahwa program ini bukan sekadar slogan.
“Kuningan Menuju Kabupaten Pendidikan harus kita wujudkan secara nyata. Pendidikan adalah gerbang masa depan Kuningan,” tandasnya. (ali)
