Senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan, U. Kusmana, M.Si., menyatakan kebijakan pendidikan di Kuningan semakin inklusif. “Kami sudah memiliki payung hukum berupa SK Bupati untuk memperkuat layanan inklusi di sekolah. Prinsipnya, semua anak punya hak yang sama,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, menekankan pentingnya dukungan anggaran. “Inklusi tidak boleh berhenti pada seremoni. Anggaran daerah harus memberi ruang yang cukup agar program pemberdayaan bisa terus berjalan,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kuningan, Elon Carlan, menegaskan bahwa Kuningan memiliki fondasi kuat sebagai daerah pelopor inklusi.
“Bahkan sebelum regulasi nasional lahir, Kuningan sudah bergerak lebih dahulu. Praktik baik juga nyata, karena di Kuningan ada lebih dari 30 orang penyandang disabilitas yang sudah menjadi pegawai, bahkan ada yang menjadi pejabat. Artinya, semangat keberpihakan ini benar-benar terwujud,” ungkapnya.
Audiensi ini semakin mempertegas komitmen bahwa Kuningan adalah kabupaten untuk semua, di mana penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat, melainkan mitra sejajar dalam pembangunan. (ali)
