Namun yang paling krusial, menurut Hamdani, adalah kultur hukum yakni budaya kerja dan nilai-nilai yang hidup dalam organisasi. Di sinilah letak akar persoalan paling dalam yang, katanya, “tidak bisa disembuhkan hanya dengan revisi peraturan. Kalau mau PDAU sehat, maka budayanya harus sehat dulu, budaya hukum itu bukan sekadar mematuhi aturan, tapi membangun etos kerja dan profesionalisme yang terbebas dari intervensi politik,” ungkapnya.
Dalam pandangan Hamdani, intervensi politik di tubuh PDAU menjadi sumber penyakit yang membuat perusahaan ini rapuh. Dari penempatan personel, pengambilan keputusan strategis, hingga pengelolaan aset, tak jarang terselip kepentingan pribadi atau kelompok. Situasi ini menciptakan tekanan bagi direksi yang ingin bekerja murni secara bisnis.
“Kalau direktur tidak bisa bergerak tanpa restu atau harus kompromi dengan hal-hal di luar logika usaha, maka sulit berharap PDAU bisa berkembang,” tambahnya.
Budaya seperti itu, katanya, membuat para pimpinan lebih memilih mundur daripada mempertaruhkan integritas profesional mereka. Fenomena mundurnya empat direktur berturut-turut menjadi cermin bahwa problemnya bukan pada individu, melainkan sistem.
Sebagai solusi, Hamdani mendorong langkah rekonstruksi total di tubuh PDAU. “Mulai dari reformasi birokrasi, evaluasi kinerja, sampai pemberhentian karyawan yang tidak produktif siapapun dia,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa keberpihakan pada profesionalisme harus menjadi prioritas, bukan pada kedekatan personal.
Langkah radikal lain yang disarankan adalah swastanisasi objek wisata yang selama ini dikelola PDAU. Jika pemerintah daerah terbukti tak mampu mengelola aset-aset wisata secara efisien, maka tak perlu malu menggandeng pihak swasta.
“Yang penting regulasinya ketat dan berpihak pada masyarakat sekitar. Masyarakat harus tetap menjadi bagian dari ekosistem ekonomi, bukan sekadar penonton di tanah sendiri,” katanya.
PDAU Kuningan, dalam pandangan Hamdani, masih memiliki harapan untuk bangkit. Tapi harapan itu hanya akan hidup jika sosok yang nanti ditunjuk sebagai direktur baru benar-benar visioner, mampu membangun kolaborasi lintas sektor, dan tak mudah terseret arus kepentingan politik.
“Kalau BUMD seperti PDAU bisa kembali hidup dan memberi sumbangan nyata bagi PAD, maka hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Dana tersebut, lanjut Hamdani, bisa digunakan untuk program-program dasar seperti penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, untuk sampai ke titik itu, PDAU harus terlebih dahulu menaklukkan musuh di dalam rumahnya sendiri yaitu budaya hukum yang lemah, birokrasi yang kaku, dan intervensi non-bisnis yang menyesakkan ruang gerak manajerial.
Selama persoalan mendasar itu belum diselesaikan, kisah mundurnya direktur demi direktur mungkin hanya akan menjadi bab berikut dari drama panjang bernama “PDAU Kuningan dan Mimpi yang Tak Pernah Usai.” (ali)
